Polemik Empat Pulau Aceh-Sumut Berakhir: Presiden Prabowo Turun Tangan

Sengketa kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara menyita perhatian publik, bahkan hingga ke tokoh nasional. Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Keputusan final menetapkan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar secara resmi menjadi bagian dari wilayah Aceh. Pengumuman penting ini disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Negara.

Sebelum keputusan tersebut diumumkan, sebuah surat terbuka dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada Presiden Prabowo Subianto beredar luas di media sosial. Meskipun keaslian surat tersebut belum dapat diverifikasi sepenuhnya, isinya yang menyentuh terkait status pulau-pulau tersebut menjadi sorotan utama.

Surat terbuka tersebut berisi permohonan mendalam terkait status pulau-pulau yang dipersengketakan. Gubernur Aceh menekankan pentingnya pulau-pulau tersebut bagi masyarakat Aceh, bukan hanya sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah dan kehormatan mereka.

Dalam suratnya, Gubernur Aceh mengingatkan kembali perjalanan panjang antara dirinya dan Presiden Prabowo, dari masa-masa konflik hingga akhirnya bersatu dalam cita-cita membangun bangsa. Ia juga menyinggung Perjanjian Damai Helsinki yang membuka jalan bagi persatuan dan rekonsiliasi.

Gubernur Aceh menyampaikan kekecewaannya atas Kepmendagri yang mengalihkan kepemilikan pulau-pulau tersebut ke Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa tanah adalah kehormatan bagi masyarakat Aceh, dan pulau-pulau tersebut memiliki nilai sejarah yang mendalam sejak masa Kesultanan Aceh.

Gubernur Aceh juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali mengajukan keberatan dan melengkapi data sejak tahun 2018, namun aspirasi mereka seolah tidak didengar. Ia memohon kepada Presiden Prabowo untuk membuka kembali proses verifikasi dan menghadirkan dialog yang adil.

Lebih lanjut, Gubernur Aceh menekankan bahwa Aceh tidak meminta lebih dari yang seharusnya, melainkan hanya menginginkan keadilan sejarah dan menjaga kehormatan rakyat yang telah setia menjaga perdamaian. Ia percaya bahwa Presiden Prabowo, sebagai seorang prajurit, akan menjaga keutuhan rasa keadilan di negeri ini.

Scroll to Top