Keputusan Pangeran Harry dan Meghan Markle untuk hengkang dari kehidupan kerajaan pada tahun 2020 ternyata bukan semata-mata karena masalah keluarga. Alih-alih, uang dan ambisi pribadi menjadi pendorong utama di balik langkah dramatis tersebut.
Menurut sebuah buku biografi kerajaan, Duke dan Duchess of Sussex meninggalkan Inggris bukan karena masalah privasi, melainkan demi kebebasan mengembangkan bisnis, politik, dan kekayaan di Amerika Serikat. Mereka merasa terikat oleh protokol kerajaan yang menghalangi ambisi pribadi dan profesional.
Keinginan Meghan untuk menghasilkan uang sendiri disebut-sebut sebagai faktor kunci. Pihak Istana menolak usulan model hibrida yang diajukan Harry dan Meghan, yang memungkinkan mereka menjalankan tugas kerajaan tertentu sambil mandiri secara finansial. Penolakan ini didasari kekhawatiran tentang netralitas dan kesopanan Mahkota. Ratu Elizabeth II kala itu bersikeras bahwa anggota keluarga kerajaan harus mengikuti protokol atau mengundurkan diri sepenuhnya.
Setelah mengundurkan diri, Harry dan Meghan kehilangan hak atas pengamanan otomatis dari negara. Harry pun menggugat keputusan tersebut, namun pengadilan Inggris menolak bandingnya pada Mei 2025.
Gugatan yang gagal ini tidak hanya mengecewakan Harry, tetapi juga membebani keuangan publik Inggris. Proses hukum ini dilaporkan menghabiskan dana sekitar 100.000 GBP atau hampir Rp 2 miliar. Total biaya hukum yang ditanggung pemerintah Inggris mencapai 656.324 GBP atau sekitar Rp 14 miliar, sebagian besar digunakan untuk kasus awal tahun sebelumnya.
Pengacara pemerintah juga menambahkan biaya 102.000 GBP atau sekitar Rp 2,2 miliar selama proses banding. Secara keseluruhan, Harry berpotensi membayar balik hampir 1,5 juta GBP atau sekitar Rp 33 miliar karena statusnya sebagai pihak yang kalah. Tahun lalu, hakim telah memutuskan bahwa Harry harus menanggung 90% dari total biaya publik.
