Sebuah insiden menarik perhatian baru-baru ini ketika kapal induk bertenaga nuklir milik Amerika Serikat, USS Nimitz (CVN-68), dilaporkan mematikan sistem pelacak posisinya saat melewati perairan Indonesia. Tindakan ini memicu berbagai pertanyaan dan spekulasi tentang tujuan sebenarnya dari kapal perang tersebut.
Terakhir kali posisinya terdeteksi, USS Nimitz berada di perairan antara Indonesia dan Malaysia, bergerak dengan kecepatan 19 knot. Setelah itu, sinyal kapal hilang, meninggalkan tanda tanya besar.
TNI Angkatan Laut menegaskan bahwa USS Nimitz memiliki hak untuk melintas damai di perairan Indonesia, selama tidak mengancam keamanan negara. Kapal induk tersebut terpantau melintasi Laut Natuna Utara hingga Selat Malaka. TNI memantau pergerakan kapal itu dari Laut China Selatan menuju Selat Singapura, kemudian melewati Selat Malaka menuju Samudra Hindia.
Menurut Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, kapal asing, termasuk kapal perang, diizinkan melintas tanpa izin, asalkan mematuhi aturan pelayaran internasional dan tidak membahayakan keamanan wilayah yang dilalui. TNI terus memantau aktivitas pelayaran asing sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia.
Pengamat militer menjelaskan bahwa kapal perang tidak diwajibkan untuk selalu menyalakan sistem identifikasi otomatis (AIS). Aturan ini lebih berlaku untuk kapal niaga. Kapal perang memiliki hak diskresi penuh untuk mematikan sistem tersebut demi menjaga kerahasiaan operasi, keamanan misi, atau alasan taktis lainnya.
Ketika melintasi perairan teritorial Indonesia, USS Nimitz harus tunduk pada prinsip lintas damai yang diatur dalam UNCLOS. Ini berarti pelayaran harus dilakukan dengan cepat, terus-menerus, tanpa berhenti kecuali diperlukan, serta tidak mengancam keamanan, melakukan spionase, atau melanggar hukum nasional.
Mematikan AIS tidak secara otomatis membuat kehadiran kapal itu ilegal. Niat dan perilaku kapal perang menjadi kunci penilaian. Indikasi pelanggaran bisa berupa aktivitas intelijen atau manuver provokatif.
Jika terindikasi adanya pelanggaran, unsur patroli laut atau udara dapat melakukan pengawalan, identifikasi visual, atau komunikasi radio. Jika ada dugaan kuat pelanggaran prinsip lintas damai, pemerintah Indonesia dapat menempuh jalur diplomatik.
Secara keseluruhan, insiden hilangnya sinyal USS Nimitz menimbulkan pertanyaan menarik tentang batas-batas hak lintas damai dan pentingnya menjaga keamanan perairan nasional.
