Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah berupaya keras untuk menghadirkan akses internet super cepat, mencapai kecepatan 100 Mbps, di wilayah-wilayah yang belum terjangkau sinyal (blankspot). Fokus utama program ini adalah menyediakan koneksi internet ngebut di fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, dan kantor desa.
Rencana ambisius ini telah dibahas oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan perwakilan dari berbagai operator seluler. Lalu, bagaimana tanggapan dari para penyedia layanan telekomunikasi ini?
Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah dalam mempercepat pemerataan akses digital di seluruh Indonesia, terutama di sektor-sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan.
"Indosat meyakini bahwa konektivitas yang handal dan merata adalah fondasi utama untuk mewujudkan pemerataan akses layanan publik berbasis digital," ungkap Muhammad Buldansyah, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison.
Telkomsel juga menyambut baik inisiatif Komdigi mengenai skema jaringan terbuka (open access) berbasis spektrum frekuensi baru. Skema ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan konektivitas tetap berkecepatan tinggi, khususnya di area yang belum memiliki jaringan serat optik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
"Saat ini, kami masih mempelajari secara seksama rancangan regulasi beserta implikasi operasional dan keekonomiannya. Namun, pada prinsipnya, kami siap mengikuti seluruh proses seleksi dan mematuhi ketentuan teknis maupun administratif yang akan ditetapkan pemerintah," jelas VP Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono.
Telkomsel saat ini terus memperluas jangkauan jaringan 4G/LTE yang telah menjangkau lebih dari 97% wilayah populasi, serta mempercepat ekspansi 5G hingga hadir di 56 kota/kabupaten dengan lebih dari 3.000 BTS, didukung oleh portofolio spektrum terluas di Indonesia.
Telkomsel juga mengembangkan Hybrid Wireless Access (HWA) untuk wilayah yang belum terhubung dengan fiber, mengoptimalkan konektivitas satelit sebagai solusi cepat untuk area non-fiber melalui skema B2B, serta secara konsisten melakukan modernisasi jaringan berkelanjutan agar layanan broadband berkualitas dapat dinikmati masyarakat, termasuk di wilayah prioritas pemerintah.
Dengan adanya insentif biaya hak penyelenggaraan (BHP) dan relaksasi PNBP, diharapkan investasi jaringan broadband, termasuk 5G dan konektivitas dengan target kecepatan hingga 100 Mbps, dapat semakin kuat dan optimal bagi pemerintah, masyarakat, dan operator.
"Melalui kolaborasi erat dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan, Telkomsel optimis dapat memperkaya ekosistem digital, memberdayakan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan," kata Saki.
XLSmart, operator seluler hasil merger, juga berkomitmen untuk mendukung program strategis pemerintah dalam pemerataan akses internet untuk rakyat di wilayah yang belum terjangkau.
"Termasuk internet cepat melalui adopsi teknologi 5G, investasi pengembangan cakupan dan kualitas layanan 4G dan 5G, optimalisasi spektrum frekuensi serta meaningful broadband coverage dengan memperhatikan semua aspek yang berkaitan, tidak hanya kecepatan, tapi juga kestabilan dan keberlanjutan industri," pungkas Reza Zahid Mirza, Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSmart.
