Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melontarkan pernyataan kontroversial yang memicu perdebatan. Ia menyebut Rusia dan China bukanlah negara yang menerapkan standar ganda. Lantas, ke mana arah sindiran ini sebenarnya?
Seorang ahli hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI) melihat pernyataan Prabowo sebagai sebuah kritik tajam terhadap Amerika Serikat (AS). Menurutnya, AS seringkali menunjukkan standar ganda, terutama di bawah kepemimpinan Trump, yang dinilai membela Israel secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebenaran.
Sang ahli juga menyoroti pilihan Prabowo untuk mengunjungi Rusia dan bertemu Presiden Vladimir Putin daripada menghadiri KTT G7 di Kanada. Ia berpendapat, pertemuan dengan Putin lebih menguntungkan karena memungkinkan Indonesia membuat kesepakatan bilateral yang konkret. Selain itu, Prabowo dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membahas isu Palestina di Gaza dan konflik Israel-Iran, mengingat AS selalu berada di pihak Israel.
Sementara itu, seorang pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran (Unpad) memiliki pandangan berbeda. Ia tidak melihat adanya maksud tersembunyi di balik ucapan Prabowo. Menurutnya, konteks pidato Prabowo lebih fokus pada isu ekonomi, di mana Indonesia lebih mudah berinteraksi dengan Rusia dan China sebagai sesama negara Eurasia dan Asia.
Sang pengamat menambahkan, Prabowo menerima undangan dari Putin terlebih dahulu dan memprioritaskan kunjungan ke Rusia karena programnya sesuai dengan kebutuhan nasional Indonesia untuk jangka panjang. Ia juga menekankan bahwa Prabowo hanyalah manusia biasa yang tidak mungkin berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Secara psikologis, masyarakat Indonesia bersimpati dengan perjuangan Iran, namun pemerintah selalu mengupayakan penyelesaian konflik secara damai.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa Rusia dan China selalu konsisten membela pihak yang lemah dan memperjuangkan keadilan bagi semua negara di dunia. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025 di Rusia.
