Jakarta – Kekhawatiran melanda pasokan telur dan cabai untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Hal ini dipicu oleh aksi demonstrasi para sopir truk yang menentang penegakan aturan truk obesitas atau over dimension-over load (ODOL).
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengindikasikan adanya gangguan pasokan akibat aksi tersebut. Beberapa asosiasi pemasok telur dan cabai telah melaporkan keterlambatan pengiriman yang signifikan.
Program nasional Zero ODOL, yang seharusnya telah diimplementasikan, kembali menjadi sorotan. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 28 Tahun 2021. Penundaan implementasi inilah yang memicu gelombang protes dari para sopir truk.
Akibatnya, arus logistik pangan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah menuju DKI Jakarta dan Jawa Barat terhambat. Isu ini kembali mencuat dan menjadi perhatian serius.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menargetkan penerapan efektif aturan Zero ODOL pada tahun 2026. Lambatnya implementasi disebabkan oleh pembahasan lintas sektoral yang masih berlangsung. Pemerintah berencana melibatkan pelaku usaha logistik, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam pembahasan tersebut.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan menetapkan satu wilayah percontohan untuk implementasi program Zero ODOL, yaitu Jawa Barat. Pertimbangan ini didasarkan pada banyaknya kawasan industri di Jawa Barat, yang mencapai 54 dari total 164 kawasan industri di Indonesia.
