Menteri Kebudayaan Fadli Zon menuai sorotan usai pernyataannya mengenai tragedi Mei 1998. Ia meyakini kekerasan seksual memang terjadi saat kerusuhan tersebut, namun mempertanyakan penggunaan istilah ‘massal’ karena kurangnya bukti yang dianggap sistematis.
Fadli Zon mempertanyakan apakah pemerkosaan yang terjadi bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Menurutnya, belum ada bukti kuat yang menunjukkan adanya pola TSM dalam peristiwa itu. Ia menekankan perlunya fakta hukum dan akademik yang jelas mengenai korban pemerkosaan, serta menyinggung adanya upaya pembentukan opini yang mungkin dipengaruhi pihak asing terkait tragedi tersebut.
"Harus ada fakta-fakta hukum, ada akademik, siapa korbannya, di mana tempatnya, kapan kejadiannya. Polisi kan sudah melakukan investigasi," ujarnya.
Pernyataan ini memicu reaksi luas. Komisi X DPR berencana memanggil Menteri Kebudayaan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai langkah ini positif untuk menjernihkan polemik di masyarakat.
Dasco juga meminta publik untuk tidak terburu-buru menyimpulkan terkait isu penulisan ulang sejarah yang tengah dilakukan pemerintah. Ia menyarankan agar publik menunggu hasil pendalaman yang akan dilakukan oleh Komisi X DPR.
