Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) sebagai langkah strategis memperkuat penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, melantik Rilke Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum dan Ma’mun sebagai Direktur Penindakan Pidana dalam upacara yang berlangsung di Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Pembentukan Ditjen Gakkum ini diharapkan menjadi solusi atas berbagai permasalahan di sektor mineral dan batubara (Minerba), yang selama ini belum terselesaikan. Bahlil menegaskan bahwa seluruh sengketa dan persoalan di Minerba akan ditangani langsung oleh Kementerian ESDM melalui Ditjen Gakkum.
Rilke Jeffri Huwae, yang sebelumnya berkarir sebagai Jaksa Pengacara Negara dengan pengalaman di berbagai posisi strategis di Kejaksaan, dipercaya memimpin Ditjen Gakkum. Sementara itu, Ma’mun, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit V Dittipideksus Bareskrim POLRI, akan fokus pada penindakan pidana di sektor ESDM.
Struktur organisasi Ditjen Gakkum akan mencakup beberapa direktorat, termasuk Direktorat Penindakan, Direktorat Pencegahan, Direktorat Penyelesaian Sengketa, dan Penanganan Aset. Bahlil juga berencana melibatkan unsur-unsur dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah pensiun atau memasuki masa pensiun dini untuk memperkuat tim Ditjen Gakkum.
Pembentukan Ditjen Gakkum ini mendapat sambutan positif, terutama mengingat maraknya praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang ilegal yang semakin tidak terkendali di Indonesia.
Salah satu contoh kasus yang menjadi perhatian adalah insiden penembakan yang terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat, yang terkait dengan upaya pemberantasan tambang ilegal. Polda Sumbar telah menutup lokasi tambang ilegal galian C di Solok Selatan yang diduga menjadi pemicu insiden tersebut. Namun, pihak kepolisian masih menyelidiki kepemilikan tambang tersebut.
