Komite Keamanan Nasional parlemen Iran telah menyetujui rancangan undang-undang yang berpotensi menghentikan seluruh kerjasama dengan Badan Pengawas Nuklir PBB (IAEA). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran atas keamanan fasilitas nuklir Iran.
Menurut rancangan undang-undang tersebut, pemasangan kamera pengawas, izin inspeksi, dan penyerahan laporan kepada IAEA akan ditangguhkan jika keselamatan fasilitas nuklir tidak terjamin. Rancangan ini masih menunggu persetujuan akhir dari parlemen dalam sidang paripurna.
Keputusan ini muncul setelah IAEA mengeluarkan resolusi yang mengkritik kurangnya kerjasama dari Iran terkait program nuklirnya.
Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, menegaskan bahwa program nuklir Iran akan terus berjalan tanpa gangguan. Penilaian kerusakan pada fasilitas nuklir akibat serangan baru-baru ini masih dilakukan.
IAEA sendiri telah menyerukan agar kegiatan verifikasi nuklir di Iran segera dilanjutkan. Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, menyatakan bahwa inspeksi telah ditangguhkan setelah serangan, namun tim teknis tetap berada di Iran dan siap melanjutkan verifikasi, termasuk inspeksi pengayaan uranium hingga 60 persen.
