Krisis Politik Thailand Memanas: Ribuan Demonstran Tuntut Pengunduran Diri PM Paetongtarn

Bangkok – Gelombang demonstrasi anti-pemerintah kembali mengguncang Bangkok, Thailand, dengan ribuan massa turun ke jalan pada Sabtu (28/6) menuntut pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra. Tuntutan ini dipicu oleh bocornya percakapan telepon antara dirinya dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, yang memicu kemarahan publik dan mempertanyakan legitimasi kepemimpinannya.

Situasi semakin rumit setelah Partai Bhumjaithai, mitra koalisi terbesar kedua, memutuskan untuk keluar dari pemerintahan Paetongtarn. Mereka menuduh PM berusia 38 tahun tersebut terlalu tunduk pada Kamboja dan melemahkan peran militer Thailand.

Sekitar 4.000 demonstran memadati kawasan Monumen Kemenangan di Bangkok, mengibarkan bendera Thailand sebagai simbol perlawanan. Massa aksi didominasi oleh para lansia yang dipimpin oleh aktivis veteran gerakan "Yellow Shirt," kelompok yang berperan penting dalam penggulingan ayah Paetongtarn, mantan PM Thaksin Shinawatra, pada awal tahun 2000-an.

"Saya di sini untuk menjaga kedaulatan Thailand dan menyatakan bahwa PM tidak pantas menjabat," tegas Seri Sawangmue, seorang demonstran berusia 70 tahun yang datang dari wilayah utara dengan bus semalam suntuk demi mengikuti aksi tersebut. "Setelah mendengar rekaman percakapan yang bocor itu, saya tidak bisa lagi mempercayainya. Saya telah melewati banyak krisis politik dan tahu ke mana arahnya. Dia bersedia menyerahkan kedaulatan kita," tambahnya.

Rekaman percakapan yang bocor, yang terjadi pada 15 Juni, mengungkap Paetongtarn mendesak Hun Sen, yang ia panggil ‘paman,’ untuk menyelesaikan sengketa wilayah secara damai. Ia juga meminta Hun Sen untuk tidak mendengarkan "pihak lain" di Thailand, termasuk seorang jenderal militer yang disebutnya sebagai "lawannya."

Menanggapi hal tersebut, Paetongtarn menjelaskan kepada wartawan bahwa ucapannya adalah bagian dari taktik negosiasi dan menegaskan tidak ada masalah dengan militer.

Namun, permasalahan belum selesai. Pada hari Selasa mendatang, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah akan menerima petisi dari para senator yang meminta pencopotan Paetongtarn atas tuduhan ketidakprofesionalan. Di hari yang sama, Thaksin, ayah Paetongtarn, juga akan diadili atas tuduhan pencemaran nama baik kerajaan terkait pernyataan yang dibuatnya di media Korea Selatan satu dekade lalu.

Paetongtarn baru menjabat kurang dari setahun setelah pendahulunya didiskualifikasi oleh perintah pengadilan. Ayahnya, Thaksin, juga baru kembali dari pengasingan selama 15 tahun. Situasi politik Thailand kini berada di persimpangan jalan, dengan masa depan pemerintahan Paetongtarn yang semakin tidak pasti.

Scroll to Top