Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam penyediaan akses internet berkecepatan tinggi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat. Bantuan infrastruktur jaringan internet ini secara simbolis diserahkan kepada Sekolah Rakyat SMA 19 dan 20 yang berlokasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos.
Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, di Sekolah Rakyat SMA 20 BBPPKS Yogyakarta. Robben menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Komdigi kepada program Sekolah Rakyat yang merupakan amanat dari Presiden.
Salah satu aspek krusial dalam implementasi Sekolah Rakyat adalah ketersediaan jaringan internet yang memadai. Sesuai arahan Presiden, Sekolah Rakyat didesain sebagai smartschool yang sangat bergantung pada kualitas layanan internet. Sekolah Rakyat juga akan mengimplementasikan learning management system (LMS) dalam proses pembelajaran.
Untuk menjamin keamanan akses internet bagi siswa, Kemensos akan bekerjasama dengan Komdigi dalam melakukan pemblokiran konten atau situs yang tidak sesuai bagi anak-anak.
Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung Sekolah Rakyat melalui penyediaan infrastruktur digital dan komunikasi publik. Prioritas akan diberikan kepada Sekolah Rakyat yang membutuhkan akses internet cepat, dengan kecepatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Setelah serah terima bantuan, Meutya Hafid berkesempatan meninjau fasilitas Sekolah Rakyat SMA 20 BBPPKS Yogyakarta, termasuk asrama putra/putri, asrama wali asrama, ruang makan, dan ruang kelas yang berkapasitas 75 siswa/siswi.
Sekolah Rakyat adalah program sekolah gratis berasrama yang diinisiasi oleh Presiden untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dan miskin ekstrem. Tujuan utamanya adalah memberikan akses pendidikan berkualitas dan berkarakter untuk memutus rantai kemiskinan.
Dalam program pengentasan kemiskinan ini, orang tua siswa juga dilibatkan melalui program pemberdayaan. Selain itu, rumah mereka yang tidak layak huni akan diperbaiki.
Proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara selektif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dinas sosial daerah, dinas pendidikan, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data diverifikasi secara ketat untuk memastikan penerima manfaat adalah anak-anak dari keluarga miskin yang berada di Desil 1 dan 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat di 100 lokasi direncanakan akan diluncurkan pada tahun ajaran baru, menampung 9.755 siswa. Selanjutnya, dengan penambahan 100 lokasi baru sesuai arahan Presiden, Kemensos menargetkan total siswa yang belajar di Sekolah Rakyat tahun ini mencapai lebih dari 20 ribu orang, didukung oleh 2.180 guru dan 4.069 tenaga kependidikan.
