Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan melonggarkan izin impor untuk sepuluh kategori barang. Kebijakan ini diharapkan dapat memperlancar arus barang masuk dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Relaksasi ini akan diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Wakil Menteri Keuangan menekankan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan mempercepat pengawasan impor dan mengintegrasikannya dengan sistem CEISA. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan proses dan mengurangi potensi penumpukan barang di pelabuhan. Sebanyak 482 kode HS impor akan mendapatkan kemudahan masuk ke Indonesia melalui kebijakan ini.
Prioritas utama Bea Cukai adalah memastikan kelancaran proses bisnis dan bongkar muat di pelabuhan. Hal ini krusial untuk menghindari penundaan, penumpukan barang, dan risiko ekonomi yang mungkin timbul akibat proses yang terhambat.
Salah satu poin penting dalam relaksasi ini adalah percepatan penetapan tarif remedi. Sebelumnya memakan waktu 40 hari, kini ditargetkan menjadi hanya 14 hari. Tarif remedi adalah biaya yang dikenakan pada barang impor yang melebihi batas pembebasan bea masuk.
Berikut adalah daftar 10 komoditas impor yang mengalami pelonggaran:
- Produk Kehutanan (441 kode HS)
- Pupuk Bersubsidi (7 kode HS)
- Bahan Baku Plastik (1 kode HS)
- Sakarin, Siklamat, Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol (2 kode HS)
- Bahan Bakar Lain (9 kode HS)
- Bahan Kimia Tertentu (2 kode HS)
- Mutiara (4 kode HS)
- Food Tray (2 kode HS)
- Alas Kaki (6 kode HS)
- Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (4 kode HS)
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dengan mempercepat arus barang, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
