Junta militer Myanmar dan kelompok oposisi utama sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata. Langkah ini diambil demi memprioritaskan penyaluran bantuan kemanusiaan pasca-gempa dahsyat yang terjadi pada akhir Maret lalu. Gempa tersebut telah merenggut lebih dari 3.600 nyawa dan memicu krisis kemanusiaan yang mendalam.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyampaikan kabar ini setelah melakukan pembicaraan tingkat tinggi. Myanmar sendiri tengah dilanda konflik berkepanjangan sejak militer melakukan kudeta terhadap pemerintah terpilih pada tahun 2021. Militer kemudian membentuk Dewan Administrasi Negara (SAC) untuk menjalankan pemerintahan.
Anwar Ibrahim, yang juga menjabat sebagai ketua blok regional ASEAN, mengungkapkan bahwa pembicaraan telah dilakukan dengan kepala junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, dan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sebuah pemerintahan bayangan yang melawan militer.
"Akan ada gencatan senjata dan tidak ada provokasi yang tidak perlu. Jika tidak, seluruh upaya kemanusiaan akan gagal," ujar Anwar kepada media di ibu kota Thailand. Ia menambahkan bahwa pertukaran informasi awal dengan perwakilan SAC dan NUG berjalan sangat positif.
Setelah gempa bumi, junta Myanmar mengumumkan gencatan senjata selama 20 hari. Langkah serupa juga diambil oleh NUG. Lebih dari 3,5 juta orang telah mengungsi akibat perang saudara dan ekonomi yang hancur. Meski demikian, junta dilaporkan masih melanjutkan operasi militer di beberapa wilayah.
Dalam pembicaraannya dengan NUG, Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa ASEAN akan melanjutkan dialog dengan junta militer Myanmar. Bantuan kemanusiaan akan disalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan, tanpa memandang pihak yang berkuasa.
Juru bicara NUG menyatakan bahwa mereka memahami bahwa ASEAN, sebagai badan regional, berupaya untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam situasi Myanmar.
Pembicaraan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim sejalan dengan pendekatan Thailand terhadap krisis Myanmar, yang menekankan penghentian konflik sebagai prasyarat untuk penyaluran bantuan kemanusiaan.
Nikorndej Balankura, juru bicara kementerian luar negeri Thailand, menyebut langkah ini sebagai langkah awal yang positif bagi ASEAN untuk terlibat dengan Myanmar.
Perdamaian dan Pemilihan Umum
Langkah Anwar Ibrahim untuk terlibat langsung dengan junta militer, setelah bertahun-tahun ASEAN melarang para jenderal Myanmar dari pertemuan karena kegagalan mereka untuk mematuhi rencana perdamaian, dapat membuka peluang untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut.
Anwar Ibrahim juga didorong untuk memperluas proses dialognya dengan melibatkan empat organisasi etnis bersenjata tertua di Myanmar yang menguasai sebagian besar wilayah perbatasan negara itu. Mereka dianggap sebagai pemangku kepentingan penting dalam setiap proses perdamaian yang layak.
Blok ASEAN akan tetap fokus pada pelaksanaan rencana perdamaiannya. Anwar Ibrahim menegaskan komitmen untuk terus melibatkan semua pihak dalam mendukung perdamaian, rekonsiliasi, dan kesejahteraan rakyat Myanmar.
Karen National Union, sebuah kelompok etnis besar yang menguasai wilayah di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar, mendesak ASEAN untuk mengubah pendekatannya dan mengulurkan tangan kepada mereka.
Upaya baru untuk mengintensifkan dialog di Myanmar juga muncul di tengah rencana junta untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada bulan Desember. Tindakan ini dikritik oleh para pengkritiknya sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan melalui perwakilan.
Anwar Ibrahim menekankan perlunya pemilihan umum yang inklusif, bebas, dan adil. Pesan ini telah disampaikan kepada junta militer, yang ingin terus melanjutkan rencana pemilihan umum tersebut tanpa penundaan.
Namun, beberapa analis memperingatkan bahwa ASEAN harus berhati-hati, mengingat rekam jejak Min Aung Hlaing yang dianggap tidak dapat dipercaya.
