Aplikasi penghasil uang OMC (Omnicom) sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Platform ini menjanjikan keuntungan menggiurkan hanya dengan menyelesaikan tugas harian dan mengajak orang lain bergabung. Promosi yang gencar di media sosial telah berhasil menarik minat banyak orang. Namun, muncul keraguan, apakah aplikasi ini benar-benar legal dan aman, atau justru sebuah skema penipuan digital berkedok investasi?
OMC, yang merupakan singkatan dari Omnicom, mengklaim diri sebagai platform digital penghasil uang berbasis tugas. Pengguna diminta menyelesaikan misi sederhana seperti memberikan rating produk, dan sebagai imbalan, mereka akan menerima komisi untuk setiap tugas yang berhasil diselesaikan. Selain itu, terdapat sistem referral yang menawarkan bonus bagi pengguna yang berhasil merekrut anggota baru.
Namun, untuk dapat menjalankan tugas-tugas tersebut, pengguna diharuskan melakukan deposit sejumlah uang terlebih dahulu. Semakin besar jumlah deposit dan semakin aktif pengguna merekrut anggota baru, semakin besar pula potensi pendapatan yang dijanjikan.
Bagaimana Sebenarnya Cara Kerja OMC?
Meskipun terlihat sederhana, cara kerja aplikasi OMC menyimpan potensi risiko yang signifikan. Berikut adalah alur operasionalnya:
- Pengguna diwajibkan mendaftar dan melakukan deposit awal sebagai modal.
- Setelah itu, mereka dapat memilih tingkatan akun tertentu untuk mengakses berbagai tugas harian.
- Setiap tugas memiliki nilai komisi yang berbeda, tergantung pada tingkatan akun yang dipilih.
- Komisi tambahan diberikan kepada pengguna yang berhasil merekrut anggota baru.
Pola ini menunjukkan bahwa pendapatan pengguna lebih bergantung pada perekrutan dan deposit dari anggota baru, bukan dari penyelesaian tugas itu sendiri. Hal ini mengindikasikan adanya potensi skema ponzi.
Status Legalitas OMC di Indonesia
Salah satu indikasi yang paling mengkhawatirkan adalah tidak adanya legalitas resmi. Hingga saat ini, aplikasi OMC tidak terdaftar dalam daftar resmi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pihak pengelola OMC berdalih bahwa mereka bukan platform investasi sehingga tidak wajib mendaftar. Namun, alasan ini justru menyoroti lemahnya dasar hukum aplikasi tersebut.
Satgas PASTI dilaporkan sempat memanggil pihak OMC, meskipun belum ada informasi pasti apakah platform ini telah memperoleh izin resmi atau justru sedang dalam pengawasan lembaga tersebut.
