Pemerintah Arab Saudi dengan keras mengutuk pernyataan Menteri Kehakiman Israel, Yariv Levin, yang menyerukan aneksasi wilayah Tepi Barat, Palestina. Kecaman ini disampaikan sebagai bentuk penolakan terhadap pelanggaran resolusi internasional yang sah.
Levin menyatakan bahwa pencaplokan Tepi Barat merupakan "kesempatan bersejarah yang tidak boleh dilewatkan". Ia mengklaim aneksasi ini krusial bagi keamanan Israel, menyebut wilayah tersebut sebagai "jantung negeri" dan "sabuk pengaman" bagi Negara Israel.
Pada akhir 2024, diperkirakan ada sekitar 770.000 pemukim ilegal Israel yang tinggal di Tepi Barat, tersebar di ratusan kompleks permukiman dan pos terdepan. Pemerintah Israel sendiri telah menyetujui pembangunan lebih dari 20 permukiman baru Yahudi di wilayah yang diduduki tersebut. Israel merebut Tepi Barat pada tahun 1967, namun belum pernah secara resmi mencaploknya.
Arab Saudi menegaskan kembali penolakan tegasnya terhadap segala upaya untuk memperluas permukiman di tanah Palestina. Kerajaan tersebut menyatakan dukungan penuh bagi rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk pendirian negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan resolusi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab.
