Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menegaskan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia akan terus berjalan meski mendapat tentangan dari berbagai pihak. Keputusan ini diungkapkan di Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (3/7).
Fadli Zon menjelaskan bahwa proyek ini melibatkan 130 sejarawan dan ahli sejarah. Setelah proses penulisan selesai, akan dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Rencananya, uji publik akan diselenggarakan pada bulan ini.
Menurut Fadli Zon, para penulis yang terlibat berasal dari sejarawan dari 34 universitas di seluruh Indonesia. Saat ini, mereka sedang menyusun 10 bab yang mencakup berbagai temuan awal.
Fadli Zon menyoroti fakta bahwa Indonesia selama 26 tahun terakhir belum pernah menuliskan sejarahnya. Padahal, penulisan sejarah sangat penting agar masyarakat tidak kehilangan arah di tengah arus informasi global.
Sebelumnya, Fraksi PKB dan PDIP di DPR RI meminta agar proyek ini ditunda karena menuai reaksi keras dari publik. Salah satu keberatan utama dari PDIP adalah kekhawatiran bahwa proyek ini akan menjadi bentuk penyangkalan negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Fraksi PKB juga meminta penundaan untuk meredam polemik yang berkembang di masyarakat. Anggota Komisi X dari PKB, Habib Syarief, menilai proyek ini digarap secara tertutup dan sulit menemukan 100 penulis sejarah yang terlibat.
Habib juga berpendapat bahwa waktu tujuh bulan terlalu singkat untuk proyek sejarah nasional. Selain itu, permintaan penundaan juga didasarkan pada aspirasi dari sejumlah organisasi perempuan, seperti Fatayat dan Muslimat, yang mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap proyek ini.
Proyek ini juga memicu pro dan kontra di kalangan koalisi sipil pegiat HAM dan hak-hak perempuan, serta para akademisi dan sejarawan.
