Polemik dugaan penyalahgunaan fasilitas negara kembali mencuat, kali ini menimpa Agustina Hastarini, istri Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurrahman. Akun Instagramnya, @tina.astari, dibanjiri komentar pedas setelah surat permohonan fasilitas untuk perjalanan ke Eropa viral di media sosial.
Surat resmi berkop Kementerian UMKM yang beredar luas sejak Rabu, 2 Juli 2025, berisi permohonan pendampingan dari beberapa KBRI di Eropa untuk kunjungan Agustina pada 30 Juni hingga 14 Juli 2025. Dalam surat tersebut, Agustina dijadwalkan mengunjungi kota-kota besar seperti Paris, Milan, dan Lucerne, dengan dalih misi budaya.
Namun, warganet mempertanyakan urgensi dan relevansi perjalanan ini, mengingat status Agustina sebagai istri menteri, bukan pejabat negara. Publik pun ramai-ramai menyuarakan kemarahan mereka di kolom komentar Instagram Agustina. Tagar #IstriMenteriLiburan bahkan sempat menjadi trending topic di X (dulu Twitter).
Berbagai komentar pedas dilayangkan warganet, mulai dari sindiran halus hingga kritik tajam. Beberapa warganet menyayangkan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, sementara yang lain mempertanyakan fungsi Kementerian UMKM jika lebih fokus mengurusi perjalanan keluarga menteri. Kritik juga menyoroti kondisi APBN yang defisit, sehingga perjalanan mewah ke Eropa dianggap tidak pantas.
Warganet juga menyoroti kalimat dalam surat resmi kementerian yang mencantumkan "kunjungan istri menteri" sebagai judul kegiatan, bukan agenda menteri. Hal ini memicu kecurigaan bahwa perjalanan tersebut adalah liburan terselubung dengan kedok misi budaya.
Hingga kini, Kementerian Koperasi dan UMKM maupun Agustina Hastarini belum memberikan klarifikasi terkait viralnya surat tersebut. Beberapa media telah mencoba menghubungi pihak kementerian, namun belum ada jawaban resmi. Sejumlah pengamat politik pun ikut menyoroti kasus ini, menilai praktik semacam ini harus dihentikan demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mereka berpendapat bahwa perjalanan ini melanggar etika jika tidak terkait langsung dengan tugas kementerian.
