Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, berkomitmen untuk mewujudkan penulisan sejarah nasional yang transparan, berdasarkan kajian ilmiah, dan melibatkan berbagai perspektif. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Jakarta.
Fadli Zon menegaskan bahwa penulisan sejarah ini akan melibatkan partisipasi publik untuk menjamin keterbukaan dan akurasi. Upaya ini merupakan kelanjutan dari penyempurnaan narasi sejarah yang terakhir dilakukan lebih dari dua dekade lalu, pada masa pemerintahan Presiden Habibie.
Menurutnya, sejarah merupakan fondasi identitas bangsa dan sarana pendidikan yang vital, terutama bagi generasi muda di era globalisasi. Oleh karena itu, buku sejarah yang baru akan menggunakan sudut pandang Indonesia-sentris, dengan mengutamakan kepentingan nasional.
Ia mencontohkan, dalam membahas masa penjajahan, fokus akan ditekankan pada semangat perjuangan melawan penjajah sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa. Selain itu, penulisan akan memasukkan temuan arkeologi terbaru, yang menunjukkan bukti peradaban awal di Nusantara yang berusia lebih dari 1,8 juta tahun, guna memperkuat identitas Indonesia sebagai salah satu peradaban tertua di dunia.
Menanggapi perdebatan publik mengenai penggunaan istilah "pemerkosaan massal" dalam konteks kerusuhan Mei 1998, Fadli Zon menegaskan bahwa ia tidak menyangkal terjadinya kasus kekerasan seksual dan mengutuk keras tindakan tersebut. Namun, ia berpendapat bahwa penggunaan kata "massal" dapat menimbulkan kesan adanya sistematisasi dan struktur dalam kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa ini adalah opini pribadinya dan tidak akan mempengaruhi penulisan buku sejarah.
Fadli Zon juga menekankan pentingnya penyajian sejarah dengan nada positif, tanpa menghilangkan atau menutupi peristiwa tragis seperti Mei 1998. Sejarah harus mampu membangkitkan kebanggaan, bukan trauma, dengan tetap menyajikan fakta secara jujur dan adil.
Proses penulisan buku sejarah ini melibatkan tim sejarawan independen dan terpercaya, serta bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk internal kementerian. Selanjutnya, akan dilakukan uji publik di berbagai daerah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam membangun narasi sejarah yang inklusif.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, beserta anggota komisi lainnya, mendorong agar uji publik segera dilaksanakan sehingga buku sejarah yang dihasilkan dapat mencerminkan aspirasi dan sensitivitas seluruh lapisan masyarakat.
