Indonesia, negara kepulauan yang rentan bencana, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan dana bantuan pasca-bencana. Alih-alih meringankan beban korban, celah dalam pengawasan dan transparansi justru membuka peluang bagi praktik korupsi yang merugikan.
Tragedi Palu: Cermin Buruk Pengelolaan Dana Bencana
Gempa dan tsunami Palu 2018 menjadi contoh tragis. Bantuan senilai triliunan rupiah yang dialokasikan untuk pemulihan, justru ternodai kasus korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pejabat Kementerian PUPR terbukti menerima suap dari kontraktor, mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan yang dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab.
Titik Rawan dan Faktor Pemicu Korupsi
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti proses penyaluran dana yang serba cepat dan darurat sebagai titik rawan. Status kejadian luar biasa sering kali dijadikan alasan untuk melonggarkan prosedur standar, memicu potensi penyelewengan. Korupsi tidak hanya terjadi saat tanggap darurat, tetapi juga dalam fase mitigasi pra-bencana dan rehabilitasi pasca-bencana.
Minimnya pengawasan, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta tekanan untuk mempercepat realisasi anggaran, menciptakan lingkungan yang rentan korupsi. Ironisnya, masyarakat sebagai penerima manfaat sering kali tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang pengelolaan dana tersebut.
Pendekatan Kriminologis: Menutup Celah Kejahatan
Teori situational crime prevention menekankan pentingnya menghilangkan peluang kejahatan dengan mengubah situasi yang memungkinkan terjadinya korupsi. Dalam konteks dana bencana, ini berarti memperketat kontrol administratif, memperbaiki sistem distribusi dana, serta meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan.
Pemerintah perlu merancang sistem yang mempersulit pelaku melakukan korupsi dan menimbulkan efek jera melalui transparansi total. Prosedur audit berkala, kejelasan alur pertanggungjawaban, dan pembatasan akses dana hanya kepada pihak berwenang, adalah langkah penting.
Teknologi Digital: Senjata Ampuh Pencegahan Korupsi
Penerapan teknologi digital sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem pelaporan dan audit keuangan digital dapat mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal. Data alokasi dana, progres proyek, dan laporan pertanggungjawaban dapat ditampilkan secara terbuka dalam satu platform yang mudah diakses publik.
Keterlibatan publik melalui sistem digital juga akan membuat proses pengawasan lebih inklusif. Kontrol sosial yang terbentuk secara alami akan menekan potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan publik.
Rekomendasi Strategis: Membangun Sistem Tahan Korupsi
Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan dana bencana yang tahan terhadap korupsi. Dashboard transparan untuk memantau alokasi dan penggunaan dana secara real-time, integrasi sistem keuangan dengan audit digital otomatis, serta penguatan peran media dan LSM sebagai pengawas independen, adalah langkah krusial. Penyediaan saluran pelaporan publik (whistleblowing system) yang mudah diakses dan terhubung langsung dengan lembaga antikorupsi juga penting.
Penutup: Integritas dalam Bantuan Kemanusiaan
Korupsi dalam pengelolaan dana bencana bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menyakiti para korban yang paling membutuhkan bantuan. Kombinasi pendekatan kriminologis dan pemanfaatan teknologi adalah fondasi penting untuk membangun sistem yang tidak hanya cepat merespons bencana, tetapi juga bersih dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Ketangguhan Indonesia tidak hanya diukur dari kemampuan bangkit setelah bencana, tetapi juga dari integritas dalam menjaga bantuan kemanusiaan tetap utuh.
