Washington DC – Miliarder teknologi Elon Musk meluncurkan partai politik baru di Amerika Serikat, sebuah langkah yang bertujuan menantang dominasi dua partai yang selama ini bercokol.
Musk, yang sebelumnya dikenal sebagai penyokong dana utama Donald Trump pada Pilpres AS 2024, kini berseberangan dengan mantan presiden tersebut. Perselisihan bermula saat Musk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dan mengusung kebijakan pemangkasan anggaran dan pengurangan pegawai federal yang ditentang Trump.
Ketidaksepakatan mencapai puncak saat Trump menggagas rencana pengeluaran domestik besar-besaran. Musk menilai kebijakan ini akan memicu ledakan utang AS dan bertekad menggagalkan rencana tersebut.
Kini, dengan berdirinya Partai Amerika, Musk mengklaim ingin mengakhiri apa yang disebutnya sebagai "sistem satu partai" yang mendominasi politik AS. Melalui platform media sosial X, Musk menyatakan bahwa politik AS yang didominasi Demokrat dan Republik bukanlah demokrasi sejati.
"Jika berbicara tentang kebangkrutan negara kita akibat pemborosan & korupsi, kita hidup dalam sistem satu partai, bukan demokrasi," tulis Musk. "Hari ini, Partai Amerika dibentuk untuk mengembalikan kebebasan Anda."
Musk mengacu pada jajak pendapat yang ia adakan sendiri, di mana mayoritas responden (dengan perbandingan 2 banding 1) menyatakan keinginan untuk memiliki partai politik baru.
Meskipun demikian, dampak Partai Amerika pada Pemilu sela AS 2026 dan Pemilu Presiden berikutnya masih belum dapat dipastikan.
Ketegangan antara Trump dan Musk kembali memanas setelah Trump mendorong agenda domestik melalui RUU One Big Beautiful. Musk menentang RUU tersebut dan mengkritik para pendukungnya di Partai Republik atas dukungan mereka terhadap kebijakan yang dianggapnya akan menjerat negara dalam utang.
Sebagai tanggapan, Trump mengancam akan mendeportasi Musk dan mencabut dana federal dari bisnis-bisnisnya.
Setelah mengunggah jajak pendapat, Musk membeberkan strategi politik untuk merebut kursi DPR dan Senat yang rentan, dengan tujuan menjadi "suara penentu" dalam pembahasan undang-undang utama.
"Salah satu caranya adalah dengan berfokus pada hanya 2 atau 3 kursi Senat dan 8 hingga 10 distrik DPR," jelas Musk.
Para pengamat politik mengingatkan bahwa kemunculan partai ketiga dalam sejarah seringkali memecah suara pemilih, seperti yang terjadi pada pencalonan Ross Perot pada tahun 1992 yang menguntungkan Bill Clinton dari Partai Demokrat.
