Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2025 tercatat sebesar 4,87%, di bawah ekspektasi angka 5%. Hal ini memicu seruan untuk optimalisasi koordinasi kebijakan antar lembaga terkait.
Sinergi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap krusial dalam merumuskan stimulus ekonomi yang efektif. Dinamika geopolitik global dan ketidakpastian pasar keuangan menuntut langkah antisipatif dan terpadu.
Koordinasi yang solid antar lembaga tersebut menjadi kunci untuk memastikan kebijakan moneter, stabilitas sektor keuangan, dan stimulus fiskal berjalan harmonis, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter dan fiskal yang akseleratif dan responsif terhadap perkembangan ekonomi global sangat diperlukan. Ini termasuk pengelolaan fluktuasi nilai tukar dan inflasi yang stabil untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Penguatan peran OJK dalam memperkokoh ketahanan sektor perbankan dan non-bank juga penting. Optimalisasi instrumen fiskal oleh Kemenkeu untuk mendukung daya beli masyarakat dan investasi menjadi prioritas.
Momentum pertumbuhan 4,87% di kuartal I 2025 merupakan modal awal yang baik. Namun, perlu dipastikan momentum ini terus terjaga melalui kebijakan yang tepat, termasuk pengendalian inflasi yang kompetitif, stabilisasi nilai tukar, dan percepatan penyaluran kredit UMKM. Kolaborasi antar lembaga secara berkelanjutan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.