Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memberikan indikasi perubahan sikap terkait pendirian negara Palestina saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam jumpa pers di Washington (7/7), Netanyahu menunjukkan nada yang lebih akomodatif terhadap gagasan tersebut, sebuah perbedaan signifikan dari penolakannya yang konsisten selama ini.
Netanyahu menyatakan bahwa warga Palestina harus memiliki otoritas untuk mengatur diri sendiri, namun menegaskan bahwa Israel tidak boleh terancam. Meskipun tampak melunak, ia menekankan bahwa kedaulatan dan keamanan secara keseluruhan harus tetap berada di bawah kendali Israel.
Netanyahu mengklaim bahwa Israel dapat hidup berdampingan dengan Palestina asalkan negara tersebut dipimpin oleh pihak yang tidak mengancam. Pernyataan ini dinilai lebih lembut dibandingkan dengan sikapnya sebelumnya, di mana ia sering menyatakan komitmennya untuk mencegah pendirian negara Palestina.
Selain isu Palestina, Netanyahu dan Trump juga membahas rencana kontroversial terkait relokasi warga Gaza. Mereka berdalih bahwa relokasi ini merupakan bagian dari rencana pembangunan kembali wilayah tersebut, namun banyak pihak menilai ini sebagai upaya Israel untuk memperluas pendudukannya.
Netanyahu mengklaim bahwa AS dan Israel bekerja sama dengan negara lain untuk menciptakan masa depan Palestina, termasuk negara-negara yang bersedia menampung warga Gaza.
Di sisi lain, tim negosiator Israel dan Hamas sedang berupaya mencapai gencatan senjata. Laporan menyebutkan bahwa Netanyahu ingin menunjukkan bahwa perang dapat berlanjut jika kesepakatan tidak sesuai dengan kemauan Israel.
Agresi Israel di Palestina sejak Oktober 2023 telah menyebabkan lebih dari 56.000 warga tewas dan jutaan orang menjadi pengungsi.
