Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tengah berupaya menekan pengeluaran anggaran belanja internet yang mencapai Rp 55 miliar per tahun di 55 institusi pemerintahan. Pemerintah daerah berencana mengambil langkah efisiensi dengan memusatkan pengelolaan jaringan internet di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Wakil Bupati Lotim, H. Muhammad Edwin Hadiwijaya, menyatakan bahwa data mengenai besaran belanja internet tersebut masih perlu diverifikasi. Saat ini, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berlangganan internet secara mandiri melalui berbagai provider. Pemerintah daerah telah meminta data kebutuhan internet tahunan dari seluruh OPD kepada Kominfo.
"Kita akan kembalikan fungsi Kominfo sebagai leading sector pengelolaan informasi," tegas Wakil Bupati.
Rencananya, Kominfo akan menjadi pusat jaringan internet yang kemudian mendistribusikan koneksi ke masing-masing OPD. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Dinas Kominfo Lotim serta mengatur penggunaan internet sesuai kebutuhan. Pemerintah daerah ingin menghindari pemborosan akibat penggunaan internet yang tidak terkontrol, seperti mengakses platform video secara berlebihan.
Dengan sentralisasi jaringan internet, pemerintah daerah dapat memantau kebutuhan bandwidth secara keseluruhan dan merencanakan anggaran yang lebih efisien.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menghidupkan kembali Command Center yang berada di kantor Dinas Kominfo Lotim. Saat ini, Command Center belum berfungsi secara maksimal meskipun kondisi fisiknya terawat dan memiliki jaringan fiber optik sepanjang 28 km. Kendala utama adalah gangguan pada power supply yang menggunakan tenaga panel surya untuk mengisi baterai. Pemerintah daerah sedang melakukan investigasi untuk menemukan penyebab kerusakan.
Selama ini, gedung senilai Rp 6,4 miliar tersebut hanya dimanfaatkan untuk zoom meeting. Terdapat pula 13 titik CCTV yang terpantau, namun jumlah ini masih terbatas dan perlu ditingkatkan.
