Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) memanfaatkan kunjungan ke Jenewa, Swiss, untuk memperkenalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP Tunas.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal International Telecommunications Union (ITU), Meutya Hafid, Menteri Kominfo, menyampaikan bahwa PP Tunas berpotensi menjadi tolok ukur global dalam upaya melindungi anak-anak dari bahaya di ranah digital.
"PP TUNAS adalah wujud komitmen Indonesia untuk melindungi anak-anak di dunia maya, demi menjamin kesehatan dan kesejahteraan generasi penerus," ujar Meutya saat berdiskusi dengan perwakilan organisasi PBB tersebut.
Kominfo berharap, kehadiran PP Tunas akan memperkuat posisi Indonesia sebagai motor penggerak agenda World Summit on the Information Society (WSIS), terutama dalam isu perlindungan anak di era digital.
Indonesia mengklaim telah mengadopsi prinsip-prinsip WSIS ke dalam regulasi yang berlaku, termasuk PP Tunas.
"Indonesia mendorong pembahasan topik-topik krusial seperti etika AI, pemanfaatan ruang angkasa yang berkelanjutan, perlindungan hak anak di dunia digital, dan pengembangan ekonomi digital yang berwawasan lingkungan dalam agenda WSIS mendatang," imbuhnya.
Selain mempromosikan PP Tunas, Kominfo juga menegaskan dukungannya terhadap kehadiran kantor perwakilan ITU di Indonesia.
"Keberadaan perwakilan ITU di Jakarta telah memfasilitasi implementasi program-program yang memberikan dampak signifikan di Asia Tenggara, contohnya program perlindungan generasi muda di ruang digital," terangnya.
Kepercayaan ITU menempatkan kantor perwakilan di Indonesia menandakan bahwa Indonesia kini menjadi pusat pelaksanaan program-program ITU di kawasan Asia Tenggara.
Meutya juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Indonesia dan ITU dalam isu-isu strategis global seperti tata kelola kecerdasan buatan (AI), perencanaan spektrum 5G dan 6G, serta strategi pengembangan talenta digital nasional.
"Panduan dari ITU akan sangat krusial untuk memastikan kebijakan yang kami terapkan inklusif, berorientasi ke depan, dan selaras dengan standar global," katanya.
Pertemuan dengan perwakilan ITU merupakan bagian dari agenda Kominfo di Jenewa. Sebelumnya, Kominfo juga berpartisipasi dalam forum Leaders TalkX dan agenda dengan World Summit on the Information Society (WSIS).
