Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNHCR), angkat bicara setelah Amerika Serikat memberlakukan sanksi kepadanya terkait laporan tentang dampak ekonomi genosida Israel.
Albanese menegaskan bahwa sanksi dan intimidasi dari AS tidak akan membungkamnya atau menghentikan kritiknya terhadap Israel. Ia menyatakan akan terus memperjuangkan keadilan dan hukum internasional. Tindakan AS ini dinilainya mirip dengan taktik "intimidasi mafia," namun ia percaya bahwa sanksi hanya efektif jika orang merasa takut dan berhenti bersuara.
Laporan Albanese yang berjudul "Dari ekonomi pendudukan ke ekonomi genosida" menyoroti peran perusahaan global dalam mendukung pendudukan dan agresi Israel di Palestina. Banyak perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat dan Inggris, serta negara lain seperti China, Korea Selatan, dan Swedia, terlibat dalam sistem yang dinilai semakin efektif mengusir warga Palestina dari tanah mereka.
Menyusul publikasi laporan tersebut, AS melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio menjatuhkan sanksi kepada Albanese atas upayanya yang dianggap tidak sah dan memalukan terhadap pejabat, perusahaan, dan eksekutif AS serta Israel.
Israel telah menduduki Palestina sejak 1947 dan melancarkan agresi pada Oktober 2023, yang mengakibatkan lebih dari 56.000 warga Palestina meninggal dan ratusan ribu rumah hancur. Selama agresi tersebut, AS terus memberikan bantuan kepada Israel.
