WASHINGTON – Kabar mengejutkan datang dari Washington: Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengakui Crimea sebagai bagian dari Rusia. Langkah kontroversial ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya Amerika Serikat untuk mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina.
Seorang pejabat Amerika yang mengetahui detail rencana tersebut membocorkan informasi ini kepada media. Crimea, yang sebelumnya merupakan wilayah Ukraina, telah berada di bawah kendali Rusia sejak tahun 2014. Rusia mengklaim bahwa wilayah tersebut memilih untuk bergabung dengan Rusia melalui referendum setelah "Kudeta Maidan 2014" yang didukung Barat. Namun, Ukraina dan sekutu Baratnya tidak mengakui referendum tersebut dan menganggapnya sebagai aneksasi ilegal.
Selain Crimea, empat wilayah Ukraina lainnya – Donetsk dan Luhansk di timur, serta Kherson dan Zaporizhzhia di selatan – juga sebagian diduduki oleh Rusia sejak invasi besar-besaran pada tahun 2022. Rusia juga mengklaim bahwa keempat wilayah tersebut telah memilih untuk bergabung dengan Rusia melalui referendum serupa.
Belum ada komentar resmi dari Kyiv terkait laporan ini. Namun, kemungkinan besar usulan ini tidak akan disambut baik oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang sebelumnya menegaskan bahwa pemerintahnya tidak akan mengakui wilayah pendudukan mana pun sebagai wilayah Rusia, menyebutnya sebagai "garis merah".
"Wilayah-wilayah itu mungkin akan menjadi salah satu isu yang paling sensitif dan sulit dalam perundingan damai," kata Zelensky sebelumnya.
Usulan AS untuk mengakhiri perang juga akan mencakup gencatan senjata di sepanjang garis depan konflik. Kerangka kerja perdamaian ini telah dibagikan dengan pihak Eropa dan Ukraina di Paris, dan dikomunikasikan kepada Rusia melalui percakapan telepon antara pejabat tinggi AS dan Rusia.
Meskipun Trump pernah mengklaim dapat mengakhiri perang di Ukraina dalam sehari, upaya Amerika untuk mencapai kesepakatan damai terhambat oleh sikap keras kepala Rusia.
Meskipun masih ada bagian-bagian kerangka kerja yang perlu diselesaikan, AS berencana untuk bekerja sama dengan Eropa dan Ukraina dalam waktu dekat. Pemerintahan Trump juga merencanakan pertemuan lain dengan Rusia untuk mengajak Moskow menyetujui kerangka kerja tersebut.
Laporan ini telah memicu reaksi keras dari tokoh-tokoh pro-Ukraina. Mereka menyatakan kemarahan dan kekecewaan atas kemungkinan pengakuan Crimea sebagai wilayah Rusia. Beberapa di antaranya menyebut langkah ini akan menempatkan AS sejajar dengan negara-negara yang memiliki catatan buruk dalam hal hukum internasional dan hak asasi manusia.
Menanggapi permintaan komentar, Gedung Putih menolak untuk memberikan komentar. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyatakan bahwa mereka tidak akan mengomentari diskusi yang sedang berlangsung dan akan mengumumkan rincian secara resmi jika ada.
