Tragedi kemanusiaan terus menghantui Gaza. Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) melaporkan bahwa hampir 800 warga Palestina tewas di sekitar lokasi distribusi bantuan yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF). Sebagian besar korban jiwa disebabkan oleh tembakan.
Menurut OHCHR, hingga 7 Juli 2025, tercatat 798 pembunuhan, dengan 615 terjadi di sekitar lokasi GHF dan 183 lainnya di jalur konvoi bantuan. Fakta ini mengungkap bahwa warga sipil mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk mendapatkan bantuan dasar.
Operasi GHF, yang didukung oleh AS dan Israel, telah menuai kecaman dari PBB dan organisasi kemanusiaan. Mereka menyebut lokasi distribusi bantuan sebagai "jebakan maut" bagi warga Palestina yang kelaparan. Kritik ini didasarkan pada laporan bahwa warga sipil diserang saat mengantre untuk mendapatkan makanan dan obat-obatan.
"Orang-orang tidak seharusnya dihadapkan pada pilihan antara ditembak atau diberi makan," tegas juru bicara OHCHR, menyoroti pelanggaran kemanusiaan yang serius.
Jumlah korban tewas secara keseluruhan di Gaza juga menjadi perhatian utama, dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. OHCHR menyampaikan kekhawatiran mendalam tentang kemungkinan terjadinya kejahatan kekejaman yang lebih lanjut.
Sementara itu, Kantor Media Pemerintah di Gaza melaporkan bahwa jumlah korban tewas di pusat-pusat distribusi bantuan telah mencapai 773 jiwa, dengan lebih dari 5.000 orang terluka dan puluhan lainnya hilang.
Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, menggambarkan Gaza sebagai "kuburan anak-anak dan orang-orang yang kelaparan." Ia menekankan bahwa warga Gaza menghadapi pilihan yang mengerikan: kelaparan atau ditembak. Lazzarini juga mengkritik penggantian sistem bantuan PBB yang berfungsi dengan skema yang disebutnya "penipuan mematikan."
Ia mengungkapkan bahwa ribuan truk UNRWA yang penuh dengan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya tertahan selama berbulan-bulan, menunggu izin masuk ke Gaza. Lazzarini membantah tuduhan bahwa bantuan dialihkan ke Hamas, menyebutnya tidak berdasar dan tidak pernah terbukti.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya menegaskan bahwa PBB tidak akan berpartisipasi dalam rencana distribusi bantuan apa pun di Gaza yang tidak menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan.
