Pemerintah akan menyediakan layanan internet cuma-cuma bagi masyarakat sebagai penunjang Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif yang digagas untuk meningkatkan mutu pendidikan dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi.
Sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui perluasan akses pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa setiap Sekolah Rakyat akan difasilitasi dengan koneksi internet berkecepatan 100 Mbps. Sebagai langkah awal, dua Sekolah Rakyat Menengah Atas di Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul dan Sleman, telah menikmati koneksi internet super cepat ini.
"Tugas Komdigi adalah memastikan ketersediaan infrastruktur digital. Sekolah Rakyat harus terkoneksi dengan internet yang baik dan cepat," ujar Meutya.
Sekolah Rakyat di Bantul menerima layanan internet 100 Mbps untuk mendukung 75 siswa, sementara Sekolah Rakyat di Sleman mendapatkan dukungan 200 Mbps yang akan digunakan oleh 200 siswa dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Komdigi menjadikan internet cepat sebagai fondasi utama pelaksanaan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Sebanyak 200 Sekolah Rakyat ditargetkan akan memiliki akses koneksi internet berkecepatan tinggi. Inisiatif ini sejalan dengan agenda besar transformasi digital nasional, memastikan setiap anak Indonesia, terutama dari kelompok rentan, memiliki akses pendidikan berbasis teknologi.
Pendanaan layanan internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat berasal dari Kementerian Sosial, sementara Komdigi bertugas sebagai penyedia layanan di lokasi.
Pembukaan Sekolah Rakyat direncanakan pada Agustus hingga September 2025. Kementerian Sosial akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah di berbagai provinsi sebagai lokasi program.
"Konsepnya mirip dengan SMA Taruna Nusantara, dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN," jelas Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, mengindikasikan keberadaan SD, SMP, dan SMA dalam satu kompleks pendidikan.
Selama masa perintisan, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut akan direnovasi dan dikembalikan kepada pemerintah daerah dalam kondisi yang lebih baik.
