Jakarta – Era pemerintahan Donald Trump kembali diwarnai kebijakan kontroversial. Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) mulai merumahkan lebih dari 1.300 karyawannya pada Jumat (11/7). Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar-besaran untuk mengurangi jumlah pegawai pemerintah federal.
Lebih dari seribu pegawai negeri sipil dan ratusan anggota Dinas Luar Negeri telah menerima pemberitahuan pemecatan. Gelombang PHK ini terjadi hanya berselang tiga hari setelah Mahkamah Agung memberikan lampu hijau bagi pemerintahan Trump untuk melaksanakan pemecatan massal. Sebelumnya, rencana ini sempat terhambat oleh putusan pengadilan yang lebih rendah.
Keputusan ini menuai kecaman keras. Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika (AFSA) menyebut PHK ini sebagai "pukulan telak bagi kepentingan nasional AS". Di tengah ketidakpastian global, dengan konflik yang berkecamuk di berbagai belahan dunia, keputusan untuk mengurangi tenaga diplomatik dianggap sangat disayangkan.
Deplu AS, dengan jumlah pegawai lebih dari 80.000 orang di seluruh dunia, kini tengah mengalami restrukturisasi besar-besaran. Trump berupaya memastikan bahwa kebijakan luar negeri AS sejalan dengan prinsip "America First". Langkah ini diprediksi akan berdampak luas, terutama bagi para diplomat yang bertugas memperjuangkan kepentingan AS di tengah persaingan dengan kekuatan global seperti Rusia dan China.
Sebelumnya, pada Februari lalu, Trump telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri AS untuk merombak kebijakan luar negeri sesuai dengan visi presiden dan partai. Trump juga berulang kali menyatakan tekadnya untuk "membersihkan" pemerintahan dengan memecat pegawai yang dianggap tidak loyal.
Menteri Luar Negeri AS mengumumkan restrukturisasi besar-besaran pada akhir April, dengan indikasi pemangkasan staf hingga 15 persen. Sejak kembali memimpin, Trump menjadikan pengurangan tenaga kerja federal sebagai prioritas utama, melalui Departemen Efisiensi Pemerintah.
