Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyerukan kepada tiga raksasa otomotif Jepang, Daihatsu, Suzuki, dan Toyota, untuk menahan diri dari kenaikan harga jual kendaraan dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Permintaan ini diajukan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang sedang berlangsung.
Dalam pertemuan dengan para pemimpin perusahaan otomotif tersebut di Paviliun Indonesia pada World Expo 2025 Osaka, Jepang, Agus menyatakan keprihatinannya atas potensi gejolak di sektor otomotif nasional jika harga kendaraan melonjak atau terjadi pengurangan tenaga kerja.
"Saya meminta agar tidak ada peningkatan harga mobil dan PHK di Indonesia. Hal ini krusial untuk menjaga daya beli masyarakat dan lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan pilar penting industri nasional," tegas Agus.
Industri otomotif Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, menjadikannya sektor strategis yang perlu dilindungi.
"Pasar otomotif Indonesia sangat menjanjikan. Jangan sampai momentum ini hilang karena kenaikan harga atau pengurangan tenaga kerja yang dapat memicu efek domino," tambahnya.
Sektor kendaraan bermotor di Indonesia memiliki skala besar, dengan sumbangan signifikan dari segmen roda empat serta roda dua dan tiga. Sektor roda empat didukung oleh 32 pabrikan dengan kapasitas produksi 2,35 juta unit per tahun, menyerap 69.39 ribu tenaga kerja, dan realisasi investasi mencapai Rp 143,91 triliun.
Namun, terjadi penurunan penjualan yang signifikan. Pada Januari-Juni 2025, penjualan kendaraan roda empat hanya mencapai 374.741 unit, turun 8,60% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencatat 410.020 unit.
Chairman Suzuki Motor Corporation, Osamu Suzuki, menyoroti penurunan tajam penjualan kendaraan niaga ringan di Indonesia, yang berdampak pada produk andalan mereka, Suzuki Carry. Meskipun demikian, Suzuki menegaskan tidak akan melakukan PHK.
Menanggapi hal ini, Menperin menyatakan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi berbagai kebijakan untuk menghidupkan kembali permintaan kendaraan niaga, termasuk melalui pengadaan pemerintah daerah dan insentif fiskal untuk UMKM.
