Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) memberikan lampu hijau kepada Presiden Donald Trump untuk melanjutkan rencananya membubarkan Departemen Pendidikan. Keputusan ini menuai perbedaan pendapat dari tiga hakim.
Putusan MA ini mencabut penangguhan yang sebelumnya ditetapkan oleh hakim distrik federal terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di departemen tersebut. Tiga hakim liberal dari sembilan hakim menyampaikan dissenting opinion, atau pendapat yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas.
Selama masa kampanye, Trump memang berjanji untuk menghapus Departemen Pendidikan, yang dibentuk melalui Undang-Undang Kongres pada tahun 1979. Pada bulan Maret, ia juga telah memangkas hampir separuh jumlah pegawai di departemen tersebut. Menteri Pendidikan saat itu, Linda McMahon, juga diberhentikan dari jabatannya.
Sekitar 20 negara bagian bersama dengan serikat guru menentang langkah ini di pengadilan, dengan alasan bahwa presiden melanggar prinsip pemisahan kekuasaan karena melanggar hak prerogatif Kongres.
Pada bulan Mei, seorang hakim distrik memerintahkan pemulihan jabatan ratusan pegawai Departemen Pendidikan yang dipecat. Namun, MA kemudian mencabut putusan tersebut tanpa memberikan penjelasan.
Hakim Sonia Sotomayor, yang didukung oleh Hakim Elena Kagan dan Hakim Ketanji Brown Jackson, menyatakan bahwa "hanya Kongres yang berwenang untuk menghapuskan Departemen tersebut." Ia menambahkan bahwa keputusan mayoritas mengabaikan implikasi dari putusan tersebut dan mengancam pemisahan kekuasaan yang dijamin oleh konstitusi.
Secara tradisional, pemerintah federal memiliki peran yang terbatas dalam pendidikan di Amerika Serikat. Dana federal hanya menyumbang sekitar 13 persen dari total dana untuk sekolah dasar dan menengah, sementara sisanya didanai oleh negara bagian dan komunitas lokal.
Namun, dana federal sangat penting bagi sekolah-sekolah dengan pendapatan rendah dan siswa berkebutuhan khusus. Pemerintah federal juga memegang peranan penting dalam menegakkan perlindungan hak-hak sipil utama bagi siswa.
Pembubaran Departemen Pendidikan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi pemerintahan Trump. Sebelumnya, Trump telah memerintahkan badan-badan federal untuk menyiapkan rencana pengurangan tenaga kerja secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya yang lebih luas oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Trump juga berencana untuk memecat puluhan ribu pegawai pemerintah dan memangkas berbagai program, termasuk inisiatif keberagaman dan penghapusan badan bantuan kemanusiaan AS USAID.
