Politisi PDIP, Aria Bima, menyayangkan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait kecurigaannya adanya agenda besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Aria Bima berpendapat, Jokowi seharusnya tidak melontarkan narasi yang menimbulkan kebingungan publik.
Menurut Aria Bima, sebagai seorang yang pernah menjabat sebagai presiden dua periode, Jokowi diharapkan memberikan pandangan yang lebih luas dan strategis bagi bangsa. "Sebaiknya Pak Jokowi berbicara hal-hal yang besar, pikiran-pikiran yang besar, pikiran-pikiran yang strategis. Beliau harus memberikan pencerahan terhadap bangsa ini, negara ini, untuk lebih ke depan," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Aria Bima menambahkan, narasi yang tidak jelas dan berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat sebaiknya dihindari. Ia mengakui bahwa politik memang penuh dengan berbagai skenario, namun partai politik seharusnya tetap menyampaikan kehendaknya kepada publik secara jelas.
"Saya tidak menyalahkan Pak Jokowi menyampaikan hal itu ke publik, tapi sebaiknya Pak Jokowi lebih menarasikan, memberikan semangat di dalam kita berbangsa dan bernegara ini. Jangan publik dibawa ke hal yang terlalu kecil," ungkapnya. Aria Bima juga menilai isu ijazah terlalu dibesar-besarkan sehingga mengalihkan perhatian dari masalah-masalah penting bangsa.
Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima menekankan bahwa politik memang penuh dengan dinamika dan hal-hal yang tidak kasatmata. Jokowi, sebagai mantan pemimpin negara, seharusnya memahami hal ini dan menunjukkan sikap kenegarawanan.
"Ya karena beliau itu tidak bisa disorot sebagai Pak Jokowi, dia adalah presiden ke-7. Yang mana dia juga pernah menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara. Dan saat ini rakyat butuh tidak hanya seorang presiden, tapi seorang pemimpin," jelasnya. Aria Bima berharap Jokowi dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, bukan mengajak mereka untuk memikirkan permasalahan pemimpin atau partai politik.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan kecurigaannya terkait adanya agenda besar politik yang bertujuan untuk menurunkan reputasinya di balik polemik ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran. "Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade," kata Jokowi saat ditemui wartawan di Solo, Senin (14/7).
