Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menunjukkan keseriusannya dalam menertibkan bisnis layanan internet. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Tapteng berencana mengambil tindakan tegas terhadap penyedia layanan internet (ISP) yang beroperasi tanpa izin resmi.
Kepala DPMPPTSP Tapteng, Jonnedy Marbun, mengungkapkan kekhawatiran atas maraknya jaringan internet lokal atau RT/RW Net yang beroperasi di area perumahan. Diduga kuat, banyak dari mereka belum mengantongi izin yang dipersyaratkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Kami akan mencoba menindak tegas kegiatan usaha yang tidak memiliki izin di Tapanuli Tengah," tegas Jonnedy. Ia juga menekankan komitmen Bupati Tapteng bahwa setiap pelaku usaha di wilayahnya wajib mematuhi aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam waktu dekat, DPMPPTSP Tapteng akan memanggil sejumlah penyedia layanan internet, termasuk HBN, Naomi, dan LJN, untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan dokumen perizinan, khususnya izin Jaringan Tetap Lokal (Jartaplok). Jika terbukti tidak memiliki izin, tindakan tegas akan diambil.
Tidak hanya pemanggilan, DPMPPTSP juga akan melakukan kajian mendalam bersama Kominfo dan instansi terkait. Sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin, akan diterapkan jika ditemukan pelanggaran. Bahkan, kasus ini dapat dibawa ke ranah hukum jika terbukti melanggar ketentuan undang-undang.
Penyelenggaraan layanan internet diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, PP Nomor 52 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Permenkominfo Nomor 7 Tahun 2018 dan Nomor 5 Tahun 2021. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, termasuk hukuman penjara.
