Pelabuhan Eilat, Israel, dijadwalkan menghentikan operasionalnya pada Minggu, 20 Juli 2025, setelah mengalami kerugian besar. Krisis ini dipicu oleh gagal bayar utang akibat penurunan pendapatan yang signifikan. Gelombang serangan yang dilancarkan kelompok Houthi Yaman terhadap kapal kargo di Laut Merah menjadi penyebab utama kemerosotan ini.
Pemerintah Kota Eilat telah membekukan rekening bank pelabuhan sebesar 10 juta shekel (USD3 juta) akibat tunggakan pajak. Serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel telah memangkas pendapatan pelabuhan secara drastis.
Otoritas Pengiriman dan Pelabuhan Israel mengumumkan bahwa Pelabuhan Eilat diperkirakan akan ditutup dan menghentikan semua aktivitas karena krisis keuangan yang diperparah oleh konflik yang sedang berlangsung.
Pendapatan pelabuhan pada tahun 2024 merosot tajam menjadi hanya 42 juta shekel (USD12,5 juta), penurunan hampir 80 persen dibandingkan 212 juta shekel (USD63 juta) pada tahun 2023. Pengalihan pengiriman ke pelabuhan Ashdod dan Haifa di Mediterania semakin memperburuk situasi.
Sumber di internal pelabuhan menyebut penutupan ini sebagai "kemenangan bagi Houthi dan kerugian bagi perekonomian Israel."
Houthi Yaman telah menargetkan Israel dan kapal-kapal yang menuju Israel di Laut Merah sebagai bentuk protes terhadap operasi militer Israel di Gaza.
Anggota Parlemen Israel, Oded Forer, mengecam pemerintah Israel atas kegagalan melindungi jalur pelayaran ke Eilat, yang menyebabkan tercekiknya gerbang perdagangan selatan Israel. Ia memperingatkan tentang keruntuhan pelabuhan akibat ancaman Houthi dan mengkritik pemerintah karena tidak mengambil tindakan tegas.
Sebelumnya, Pelabuhan Eilat merupakan pusat pembongkaran mobil baru yang tiba di Israel. Pada tahun 2023, sekitar 150.000 mobil dibongkar dan 134 kapal berlabuh. Namun, pada tahun 2024, tidak ada mobil yang dibongkar, dan jumlah kapal yang berlabuh turun menjadi 64. Hingga Mei 2025, hanya enam kapal yang berlabuh sepanjang tahun.
Pemerintah telah menyetujui hibah sebesar 15 juta shekel (USD4,5 juta) untuk pelabuhan, mengakui statusnya sebagai "aset nasional yang strategis". Namun, sumber di pelabuhan menganggap dukungan pemerintah belum memadai.
Akibat kerugian finansial, pelabuhan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah pekerja telah berkurang dari 113 menjadi hanya 47.
Pejabat pelabuhan menyatakan kekecewaannya, menyebut situasi ini sebagai "kemenangan bagi Houthi dalam perang melawan Eilat dan ekonomi Israel."
