Pemerintah Rusia menanggapi dingin paket sanksi terbaru yang diluncurkan oleh Uni Eropa. Kremlin menyebut tindakan tersebut "ilegal" dan memperingatkan bahwa langkah-langkah pembatasan itu justru akan menjadi bumerang bagi negara-negara Barat.
Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan pada hari Jumat bahwa Moskow akan menganalisis sanksi tersebut untuk meminimalisir dampak negatifnya. Namun, ia menekankan bahwa setiap gelombang sanksi baru justru memperburuk keadaan bagi negara-negara yang memberlakukannya.
Sejak awal pemberlakuan sanksi oleh Barat sebagai respons terhadap invasi ke Ukraina, Rusia berulang kali menegaskan bahwa ekonominya tetap tangguh dan terus tumbuh. Peskov mengklaim bahwa Rusia telah beradaptasi dengan kondisi di bawah tekanan sanksi dan memiliki "kekebalan" terhadap upaya pembatasan ekonomi dari Barat.
Pejabat Rusia seringkali menuduh negara-negara Barat melanggar hukum internasional dengan menjatuhkan sanksi secara sepihak. Mereka mengklaim bahwa Moskow berhasil mengatasi hambatan tersebut, terutama dalam menjaga ekspor energi dan stabilitas ekonomi makro.
Meskipun mengalami kontraksi pada tahun 2022 saat dimulainya operasi militer ke Ukraina, ekonomi Rusia dilaporkan kembali tumbuh signifikan. Pertumbuhan ini didorong oleh belanja pemerintah yang besar untuk sektor militer, termasuk pengadaan senjata dan pendanaan pasukan.
Kremlin menekankan bahwa sanksi justru memacu Rusia untuk memperkuat kemandirian ekonominya, termasuk memperluas kerjasama perdagangan dengan negara-negara Asia seperti China dan India.
Namun, beberapa analis independen dan lembaga internasional menyoroti bahwa pertumbuhan ini sangat bergantung pada sektor militer dan subsidi negara, sehingga berisiko tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.
Sementara itu, Uni Eropa menyatakan bahwa paket sanksi terbaru ini adalah salah satu yang terkuat hingga saat ini. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan bahwa sanksi ini bertujuan untuk terus melemahkan kemampuan Rusia dalam melanjutkan perang di Ukraina.
Paket baru tersebut mencakup pemangkasan batas harga minyak ekspor Rusia ke negara ketiga menjadi 15% di bawah harga pasar, serta perluasan daftar hitam terhadap kapal tanker tua yang digunakan Rusia untuk menghindari pembatasan ekspor. Selain itu, sanksi juga menargetkan kilang minyak Rusia di India, dua bank China, dan melarang kebangkitan kembali pipa gas Nord Stream 1 dan 2.
