Usulan Partai NasDem agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai berbagai tanggapan. Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyarankan NasDem untuk berdiskusi langsung dengan Gibran terkait kesediaannya.
Saleh menilai usulan ini dilematis. Jika Gibran tidak bersedia, usulan sulit terwujud. Sebaliknya, jika bersedia, berpotensi memicu perdebatan baru. Ia menghormati kekhawatiran NasDem terkait kelanjutan IKN mengingat anggaran yang telah dikeluarkan sangat besar. Namun, Saleh menekankan usulan ini perlu kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pihak.
Saleh mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung menangani IKN. Menurutnya, kebijakan besar ini memerlukan arahan langsung dari presiden. Ia berpendapat Wakil Presiden tidak perlu berkantor di IKN. Dengan anggaran yang memadai, IKN diyakini akan cepat selesai meskipun tertunda sementara. Pemerintah saat ini fokus pada program prioritas yang telah direncanakan.
Sebelumnya, NasDem menyarankan penempatan Wapres di IKN untuk menghidupkan aktivitas dan mencegah gedung-gedung terbengkalai. Waketum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengusulkan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang IKN Nusantara agar Wapres dan beberapa kementerian dapat segera berkantor di sana.
Menanggapi hal ini, Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesiapannya ditugaskan di mana saja, termasuk IKN dan Papua. Ia menegaskan kesiapannya melanjutkan kerja keras Wapres Ma’ruf Amin terkait isu Papua. Gibran menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam isu Papua bukanlah hal baru. Jajaran Sekretariat Wakil Presiden di bawah koordinasinya telah sering menjalankan kegiatan di Papua, termasuk pengiriman bantuan sekolah, laptop, dan pengecekan program Makan Bergizi Gratis.
Gibran menegaskan fleksibilitasnya dalam hal lokasi kerja. Ia menyatakan siap berkantor di Jakarta, IKN, Papua, bahkan Klaten. "Di mana pun kita jadikan kantor," ujarnya.
