Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akan meresmikan peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pada tanggal 21 Juli 2025 mendatang. Langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan serta perekonomian desa berbasis koperasi.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, peluncuran Kopdes Merah Putih ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo. Program ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Zulkifli Hasan menekankan pentingnya keberhasilan program ini agar kepercayaan masyarakat terhadap koperasi tetap terjaga.
Peluncuran Kopdes Merah Putih ini akan menjadi momen bersejarah dengan mengusung tagline ‘Bangun Koperasi Desa, Indonesia Jaya’. Acara ini akan dihadiri oleh 83 ribu kepala desa dari seluruh Indonesia, 80 ribu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 514 bupati, dan 38 gubernur. Khusus untuk Jawa Tengah, akan hadir 8 ribu kepala desa serta sekitar 10 ribu undangan lainnya.
Targetnya, akan ada 80 ribu koperasi yang diluncurkan di seluruh Indonesia, dan 78 ribu di antaranya sudah siap beroperasi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan kesiapan daerahnya dalam menyambut agenda nasional ini. Seluruh koperasi Merah Putih di Jawa Tengah telah berbadan hukum, menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi pertama yang mencapai 100% legalitas koperasi. Ahmad Luthfi juga menyatakan akan aktif mengawasi pelaksanaan program ini.
Peluncuran Kopdes Merah Putih akan dilaksanakan di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Acara ini juga akan dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, dan Menteri Koperasi. Sebanyak 103 mock-up Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan hadir secara virtual.
Inisiatif ini adalah tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat. Keberhasilan program ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi lintas kementerian serta dukungan dari berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
