Jakarta – Gelombang demonstrasi besar-besaran dari puluhan ribu pengemudi ojek online (ojol) siap mengguncang ibukota hari ini. Aksi ini merupakan luapan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah atas lambatnya regulasi yang melindungi hak-hak mereka.
Aksi gabungan dari berbagai platform aplikasi ini dipicu oleh janji-janji yang belum terealisasi sejak demonstrasi sebelumnya pada 20 Mei 2025 dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR. Diperkirakan sekitar 50.000 pengemudi, termasuk ojol roda dua, pengemudi mobil online, dan kurir, akan turun ke jalan. Mereka menamakan aksi ini "Korban Aplikator Kepung Istana Presiden dan Lumpuhkan Aplikasi Massal" atau Aksi 217.
Masyarakat diimbau untuk bersiap menghadapi gangguan layanan ojol karena ribuan pengemudi akan mematikan aplikasi mereka. Disarankan untuk mencari alternatif transportasi lain.
Menurut koordinator aksi, kekecewaan pengemudi dan kurir online memuncak akibat kurangnya ketegasan dari Kementerian Perhubungan dan pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dalam menyelesaikan masalah ini. Kenaikan tarif ojol hingga 15% dinilai sebagai keputusan yang kontraproduktif.
Dalam aksi ini, pengemudi ojol akan menyuarakan lima tuntutan utama:
- Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-undang transportasi online.
- Menuntut pembagian pendapatan yang adil, dengan 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator.
- Meminta pemerintah menetapkan peraturan tarif untuk pengiriman barang dan makanan.
- Menyerukan audit investigatif terhadap aplikator.
- Menuntut penghapusan praktik-praktik merugikan seperti "aceng", "slot", "hub", "multi order", dan sistem keanggotaan yang eksploitatif.
Para pengemudi ojol menyayangkan sikap Menteri Perhubungan yang dianggap membiarkan Aksi 217 terjadi dan menargetkan Presiden Prabowo, sehingga menimbulkan kesan bahwa kepemimpinan presiden tidak efektif dalam menyelesaikan masalah transportasi online yang seharusnya sudah tuntas sejak Mei 2025.
