Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada para pengusaha penggilingan padi untuk selalu mengutamakan kepentingan negara dan bertindak sesuai aturan. Jika tidak, Prabowo tak segan-segan untuk menyita aset mereka.
Ancaman ini disampaikan Prabowo saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Ia mengungkapkan menerima laporan tentang praktik curang yang dilakukan beberapa penggilingan padi.
"Dua setengah bulan lalu, saya menerima laporan bahwa harga dasar gabah kering giling sudah ideal, yaitu Rp 6.500. Namun, masih ada oknum yang berulah. Kita akan menertibkan mereka berdasarkan UUD 1945, khususnya pasal 33," tegas Prabowo.
Prabowo menyoroti adanya satu penggilingan padi besar yang melakukan kecurangan dengan meraup keuntungan hingga Rp 2 triliun per bulan. "Saya terkejut mendengar ada penggilingan padi besar yang paling nakal. Apakah mereka pikir pemerintah Indonesia tidak berdaya hanya karena ukurannya besar?" ujarnya.
Setelah menelaah UUD 1945 Pasal 33 dan berkonsultasi dengan Mahkamah Agung, Prabowo menegaskan bahwa beras dan penggilingan padi termasuk dalam cabang produksi yang vital bagi negara dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
"Saya bertanya apakah beras dan penggilingan padi merupakan cabang produksi penting bagi negara dan memengaruhi kehidupan banyak orang. Jawabannya jelas, beras adalah kebutuhan pokok," jelas Prabowo.
Oleh karena itu, Prabowo menekankan pentingnya kepatuhan para pengusaha penggilingan padi terhadap kepentingan negara. Ia tidak akan ragu untuk menyita penggilingan padi yang melanggar aturan dan menyerahkannya kepada koperasi.
"Jika penggilingan padi tidak mau patuh pada kepentingan negara, saya akan menggunakan sumber hukum yang ada untuk menyita penggilingan tersebut dan menyerahkannya kepada koperasi. Tindakan ini dibenarkan karena mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Setelah saya menyampaikan niat ini, harga langsung naik lagi dan mereka langsung membeli dengan harga Rp 6.500," pungkas Prabowo.
