Ribuan pengemudi ojek online (ojol), taksi daring, dan kurir turun ke jalan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/7/2025), menyuarakan aspirasi mereka. Aksi besar-besaran ini disertai dengan mogok massal sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.
Anggota Komisi V DPR, Syafiuddin, menyerukan pemerintah untuk mengambil peran aktif dalam menyelesaikan konflik antara pengemudi ojol dan perusahaan aplikasi. Ia menekankan pentingnya dialog yang difasilitasi pemerintah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
Syafiuddin juga mengingatkan perusahaan aplikasi untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan mitra pengemudi. DPR siap mengawal aspirasi ini dan mendorong regulasi yang lebih berpihak pada pengemudi.
Lima Tuntutan Utama Pengemudi Ojol:
Regulasi Khusus Transportasi Online: Mendesak pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang atau Perppu yang secara khusus mengatur operasional transportasi online.
Pembagian Komisi 90:10: Menuntut pembagian komisi 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator sebagai wujud keadilan pendapatan.
Penetapan Tarif Antar Barang dan Makanan: Meminta pemerintah menetapkan tarif resmi untuk layanan pengantaran barang dan makanan guna melindungi pendapatan pengemudi.
Audit Investigatif Aplikator: Menuntut audit menyeluruh terhadap perusahaan aplikasi untuk memastikan transparansi dan praktik bisnis yang adil.
Penghapusan Fitur yang Merugikan: Mendesak penghapusan sistem yang dianggap merugikan pengemudi, seperti argo goceng, slot, hub, multi-order, dan sistem keanggotaan berbayar.
Aksi demo ini merupakan kali ketiga terjadi sepanjang tahun 2025, menunjukkan betapa seriusnya permasalahan yang dihadapi para pengemudi ojol. Pemerintah dan perusahaan aplikasi diharapkan segera merespons tuntutan ini demi terciptanya ekosistem transportasi online yang adil dan berkelanjutan.
