Presiden Prabowo Subianto dengan keras mengecam praktik bisnis tidak jujur yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha besar, terutama dalam industri beras. Ia menyebut mereka sebagai "vampir ekonomi" yang menganut "mazhab serakahnomics", karena dinilai menghisap keuntungan dari penderitaan rakyat.
Dalam sebuah acara peresmian program koperasi desa di Klaten, Jawa Tengah, Prabowo menyoroti tindakan pengoplosan beras dan manipulasi harga yang merugikan negara hingga Rp 100 triliun setiap tahunnya.
"Mereka tega mencari keuntungan di atas kesulitan rakyat. Ini adalah praktik parasit penghisap darah, vampir ekonomi," tegas Prabowo.
Serakahnomics: Bukan Ajaran Ekonomi
Prabowo menjelaskan bahwa praktik curang ini tidak mencerminkan kewirausahaan yang benar dan tidak diajarkan dalam ilmu ekonomi manapun. Ia menyebutnya sebagai "serakahnomics", sebuah istilah untuk menggambarkan keserakahan yang merugikan banyak orang.
"Ini bukan mazhab ekonomi. Ini adalah keserakahan yang tidak bisa dibenarkan," ujarnya.
Prabowo menilai bahwa para pelaku "mazhab serakahnomics" tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga mengkhianati kepentingan rakyat. Ia bahkan menyebut tindakan mereka sebagai "menikam rakyat dari belakang".
Ancaman Sita Penggilingan Padi Nakal
Prabowo mengungkapkan rencananya untuk menyita penggilingan padi yang melanggar aturan dan merugikan rakyat. Ia menyebut penggilingan curang tersebut sebagai "brengsek".
"Saya akan sita penggilingan-penggilingan padi itu, dan saya akan serahkan pada koperasi untuk dijalankan," tegas Prabowo.
Ia mencontohkan praktik curang seperti pengemasan beras biasa dengan label premium untuk dijual di atas harga eceran tertinggi, yang dianggap sebagai penipuan dan tindak pidana.
Negara Rugi Ratusan Triliun
Prabowo mengungkapkan bahwa praktik curang tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp 100 triliun per tahun. Dana sebesar itu seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia.
"Ini sabotase ekonomi Indonesia. Menikam rakyat dari belakang," tegasnya.
Presiden memerintahkan aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas para pelaku. "Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak! Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu oke, kalau tidak, kita sita penggiling-penggiling padi yang brengsek itu," ujarnya.
Prabowo menegaskan komitmennya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menegakkan hukum demi kepentingan rakyat.
