Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan, semakin gencar dalam memerangi penyebaran hepatitis, khususnya pada ibu hamil. Langkah ini krusial karena ibu hamil yang terinfeksi dapat menularkan virus tersebut kepada bayinya, yang berpotensi menyebabkan komplikasi serius seperti sirosis dan kanker hati di kemudian hari.
Mulai tahun 2025, upaya deteksi dini hepatitis B akan diintegrasikan secara nasional ke dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Ini merupakan peningkatan signifikan dari inisiatif sebelumnya dan bertujuan untuk menjangkau lebih banyak ibu hamil. Selain deteksi dini, pemerintah juga akan memberikan antivirus profilaksis kepada ibu hamil yang terinfeksi, sebagai langkah preventif untuk melindungi bayi yang dikandung.
Upaya ini melengkapi program pencegahan hepatitis dari ibu ke anak yang telah berjalan, seperti pemberian vaksin HB0 dan HB-3 kepada bayi baru lahir.
Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2024, hampir 90% ibu hamil telah menjalani pemeriksaan kehamilan dan tes hepatitis. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,45% dinyatakan positif terinfeksi hepatitis B. Sayangnya, dari bayi yang lahir dari ibu terinfeksi, sekitar 1,51% juga dinyatakan positif hepatitis B. Angka-angka ini menggarisbawahi pentingnya upaya pencegahan dan penanganan yang lebih intensif.
Selain ibu hamil, tenaga kesehatan juga menjadi fokus utama. Mereka berisiko tinggi tertular hepatitis dari pasien. Program skrining hepatitis B telah dilakukan terhadap lebih dari 600 ribu tenaga kesehatan, dengan sekitar 11 ribu di antaranya dinyatakan reaktif HBsAg atau terinfeksi hepatitis B. Tenaga kesehatan yang belum memiliki antibodi hepatitis B juga diberikan imunisasi. Mereka yang terinfeksi akan mendapatkan penanganan yang sesuai.
