Polemik di tubuh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali mencuat. Setelah BEM KM UGM menyatakan pamit, kini giliran BEM Undip mengambil langkah serupa. BEM Undip secara resmi menyatakan tidak lagi bergabung dengan aliansi tersebut usai pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII di Padang.
Menurut pernyataan resmi yang diunggah melalui akun media sosial mereka, keputusan ini diambil setelah melakukan musyawarah internal dan merespons dinamika yang dianggap jauh dari semangat persatuan serta integritas gerakan.
Ketua BEM Undip 2025, Aufa Atha Ariq Aoraqi, mengungkapkan ketidakselarasan dan perbedaan arah gerak menjadi alasan utama. Ia bahkan menyebut BEM SI hanya menjadi wadah bagi mahasiswa yang haus jabatan. Tuduhan ini merujuk pada kericuhan yang terjadi saat Munas XVIII di Padang yang disebutnya dipicu oleh perebutan posisi jabatan.
Selain itu, BEM Undip menyoroti kehadiran pejabat dalam forum gerakan mahasiswa. Hal ini dinilai dapat mencederai independensi gerakan. Mereka khawatir kedekatan BEM dengan kekuasaan dapat melunturkan idealisme perjuangan mahasiswa.
Keputusan keluarnya UGM dan Undip ini sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan aktivis mahasiswa.
Menanggapi situasi ini, BEM SI Kerakyatan menghormati keputusan yang diambil oleh kedua kampus tersebut. Mereka menyatakan bahwa keluar masuknya anggota adalah hal yang biasa dalam sejarah aliansi. BEM SI Kerakyatan juga menekankan untuk tidak mengglorifikasi narasi yang berkembang, terutama terkait peristiwa di Munas, dan menuding adanya framing yang tendensius.
Aliansi BEM SI Kerakyatan menegaskan akan tetap konsisten berdiri bersama rakyat, menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan kerakyatan, inklusivitas, kesetaraan, dan keberpihakan pada yang tertindas. Mereka juga membuka ruang konsolidasi dan mengajak semua pihak untuk tetap objektif, kritis, dan bijak dalam menyikapi dinamika yang terjadi.
