CEO Lippo Group, James Riady, dengan tegas menampik anggapan bahwa proyek Meikarta terbengkalai meski pembangunannya molor selama bertahun-tahun. Bantahan ini dilontarkan sebagai respons terhadap gelombang keluhan konsumen yang menuntut pengembalian dana (refund) dan menuding Meikarta sebagai proyek mangkrak.
Menurut James, Meikarta merupakan proyek ambisius yang meliputi lahan seluas 5.000 hektare. Ia menegaskan bahwa Meikarta hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan proyek tersebut dan tidak dalam kondisi mangkrak.
James menjelaskan bahwa proyek Meikarta awalnya digarap oleh pihak dari China, sementara Lippo Group hanya berperan sebagai pemegang saham. Namun, akibat berbagai kendala, pihak China akhirnya meninggalkan proyek ini, memaksa Lippo Group untuk turun tangan langsung menyelesaikan pembangunan.
Lebih lanjut, James mengklaim bahwa tidak ada konsumen yang dirugikan akibat penundaan pembangunan apartemen Meikarta. Ia menyatakan bahwa jadwal serah terima hanya mengalami penundaan sekitar 2-3 tahun demi memastikan pembangunan dapat diselesaikan secara komprehensif.
Menanggapi tuntutan refund dari sejumlah konsumen, James mengklaim bahwa jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pembeli yang telah menerima unitnya. Bahkan, ia menyebutkan bahwa jumlah konsumen yang meminta pengembalian dana tidak mencapai 1 persen dari total pembeli.
Meskipun demikian, faktanya ratusan laporan dari konsumen yang meminta refund terkait Meikarta telah masuk ke sistem BENAR-PKP milik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Data dari Kementerian PKP menunjukkan bahwa dari sekitar 1.200 laporan yang masuk, 700 di antaranya terkait dengan Meikarta dan berisi permintaan refund.
