Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan tanggapan terkait isu dugaan praktik beras oplosan yang mencuat di Food Station Tjipinang (FS). Ia menekankan tidak ada yang boleh disembunyikan dalam penanganan kasus ini.
Pramono menyatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Pertanian dan meminta agar setiap indikasi pelanggaran diungkap secara transparan dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Prinsipnya, saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian. Temuan apapun, saya tegaskan tidak boleh ditutupi," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Menurutnya, transparansi sangat krusial mengingat peran Food Station Tjipinang dalam menjaga kestabilan harga pangan, khususnya beras, di Jakarta.
"Semua pihak harus bertanggung jawab. Bagi saya, keterbukaan itu esensial," tegasnya.
Pramono menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum jika terbukti ada pelanggaran. "Jika ada bukti? Itu ranah aparat penegak hukum. Saya tidak akan intervensi," tambahnya.
Food Station Tjipinang Jaya, sebagai BUMD milik Pemprov DKI, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga beras di Jakarta. Pramono memastikan pengawasan ketat terhadap kinerja FS agar inflasi di Jakarta tetap terkendali.
"Operasionalnya oleh mereka (FS). Namun, mereka memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga harga di Jakarta dan menekan inflasi," pungkas Pramono.
