Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemarahannya terhadap para pengusaha serakah yang merusak perekonomian Indonesia, khususnya para penggiling padi yang curang. Prabowo menuding mereka tidak mematuhi aturan pemerintah dan merugikan rakyat.
Dalam acara peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Prabowo mengungkapkan bahwa penggiling padi sebenarnya meraup keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan saat musim panen.
Prabowo telah menginstruksikan Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk segera menyelidiki dan menindak tegas para pengusaha nakal ini. Mereka diduga melanggar ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah petani sebesar Rp6.500 per kg Gabah Kering Panen (GKP) yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025.
Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso, mendukung tindakan tegas pemerintah terhadap penggiling padi yang curang. Menurutnya, praktik curang ini merugikan konsumen dan juga penggilingan padi lain yang jujur. Sutarto juga menjelaskan bahwa saat ini harga GKP di lapangan justru naik di atas Rp7.000 karena pasokan gabah yang menurun.
Sutarto memberikan gambaran mengenai skala usaha penggilingan padi, mulai dari skala kecil yang menggiling 10-15 ton gabah per hari, hingga skala besar yang bisa mengolah lebih dari 500 ton gabah per hari. Ia memperkirakan keuntungan penggilingan padi rata-rata hanya sekitar 1-2% dari total bisnis beras di Indonesia yang mencapai Rp500 triliun per tahun.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan kemarahannya terkait praktik penipuan label beras premium. Ia menuding ada pengusaha yang mengemas beras biasa dengan label premium dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Ini adalah penipuan. Ini adalah pidana," tegas Prabowo. Ia memperkirakan kerugian negara akibat praktik curang ini mencapai Rp100 triliun per tahun.
Prabowo menganggap tindakan para pengusaha nakal ini sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat. Ia meminta Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas kasus ini dan menyita aset para penggiling padi yang terbukti bersalah, jika mereka tidak mengembalikan kerugian negara sebesar Rp100 triliun.
Prabowo menegaskan bahwa jika uang Rp100 triliun tersebut bisa diamankan, Indonesia bisa memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia dalam waktu yang relatif singkat. Ia menyebut praktik ini sebagai sabotase ekonomi yang harus dihentikan.
