WASHINGTON – Universitas Columbia mengambil tindakan tegas terhadap puluhan mahasiswa yang terlibat dalam protes terkait konflik Israel-Gaza, dengan menjatuhkan hukuman berupa pengusiran, penangguhan perkuliahan, hingga pencabutan gelar. Langkah ini diambil di tengah tekanan untuk memulihkan pendanaan federal.
Kelompok aktivis mahasiswa, Columbia University Apartheid Divest (CUAD), mengungkapkan bahwa sekitar 80 mahasiswa telah dikeluarkan atau diskors hingga tiga tahun akibat partisipasi mereka dalam aksi protes anti-perang.
Pihak Universitas Columbia menyatakan bahwa sanksi terbaru ini terkait dengan "gangguan di Perpustakaan Butler pada Mei 2025 dan aksi perkemahan selama Akhir Pekan Alumni musim semi 2024". Universitas menekankan bahwa tindakan yang mengganggu kegiatan akademik melanggar kebijakan dan peraturan universitas, sehingga menimbulkan konsekuensi.
CUAD menilai bahwa sanksi yang dijatuhkan universitas jauh melampaui preseden yang ada untuk kegiatan mengajar atau pendudukan bangunan yang tidak terkait dengan isu Palestina. Namun, mereka menegaskan komitmen untuk terus berjuang demi pembebasan Palestina.
Aksi perkemahan mahasiswa pro-Palestina di Universitas Columbia pada tahun 2024 memicu gelombang protes global terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza. Aksi ini dibubarkan setelah universitas mengizinkan polisi New York City masuk ke kampus, yang berujung pada penangkapan sejumlah mahasiswa.
Meski telah ditindak, mahasiswa terus melakukan aksi, termasuk menduduki Perpustakaan Butler selama ujian akhir pada bulan Mei, menuntut divestasi dari perusahaan yang terkait dengan militer Israel dan menunjukkan solidaritas dengan warga Palestina di Gaza.
Dewan Yudisial Universitas Columbia mengonfirmasi telah menjatuhkan hukuman pengusiran, penangguhan, dan pencabutan gelar akibat gangguan yang terjadi selama "periode membaca". Pihak universitas tidak menyebutkan jumlah pasti mahasiswa yang dikeluarkan, tetapi menegaskan bahwa ini adalah rangkaian temuan terakhir dari periode tersebut.
Universitas Columbia saat ini tengah bernegosiasi dengan pemerintah AS untuk memulihkan dana federal sekitar $400 juta. Pendanaan tersebut sebelumnya dipotong karena universitas dinilai gagal melindungi mahasiswa Yahudi dari pelecehan.
Sementara itu, pemimpin protes Universitas Columbia, Mahmoud Khalil, yang sempat menjadi target deportasi, bertemu dengan anggota parlemen di Washington, DC, setelah dibebaskan dari tahanan imigrasi.
Tindakan disiplin terbaru ini diumumkan di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza, di mana kelaparan dan kekurangan gizi dilaporkan menyebabkan kematian, termasuk bayi berusia enam minggu.
