Ancaman mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membatalkan kontrak pemerintah dengan SpaceX milik Elon Musk ternyata tidak semudah yang dibayangkan.
Meskipun sempat berseteru, staf pemerintahan Trump yang mengevaluasi kontrak SpaceX menyimpulkan bahwa mengakhiri kerjasama tersebut akan berdampak negatif bagi NASA dan Departemen Pertahanan. Hasil peninjauan menunjukkan hanya beberapa kontrak yang berpotensi diawasi lebih ketat, namun tidak ada pembatalan karena belum ada kompetitor yang mampu memberikan layanan yang lebih murah dan dapat diandalkan dibandingkan SpaceX.
Posisi SpaceX sebagai perusahaan antariksa terbesar di dunia tidak terbantahkan. Tahun lalu, mereka menguasai 83% dari seluruh peluncuran satelit global. Pemerintah AS telah lama menjalin kerjasama dengan SpaceX, dengan total dana yang diterima dari pembayar pajak mencapai setidaknya USD 21 miliar, dan tambahan USD 13 miliar yang masih akan diterima.
Kekhawatiran akan potensi monopoli SpaceX memang ada, mengingat Jeff Bezos juga turut bersaing di industri ini melalui Blue Origin. Pada pemerintahan Trump, Blue Origin berhasil meraih tujuh kontrak, meskipun SpaceX unggul dengan 28 kontrak.
Menurut analis pertahanan dan luar angkasa, belum ada perusahaan yang mampu menggantikan peran SpaceX saat ini.
Selain SpaceX, perusahaan Musk lainnya, xAI, juga menjalin kerjasama dengan pemerintah AS. Pentagon baru-baru ini mengumumkan kesepakatan senilai USD 200 juta dengan xAI untuk mengembangkan kapabilitas kecerdasan buatan dalam bidang peperangan.
Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan Musk telah mengamankan kontrak pemerintah senilai USD 38 miliar. Sebagian besar kontrak tersebut, termasuk USD 15,7 miliar untuk Tesla, justru ditandatangani di masa pemerintahan Presiden Joe Biden.
