GAZA – Parlemen Israel (Knesset) telah melakukan pemungutan suara mengenai deklarasi yang mendukung penerapan "kedaulatan" Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. Pemungutan suara ini dilakukan menjelang akhir sesi terakhir sebelum masa reses musim panas.
Inisiatif ini merupakan bagian dari "usulan dalam agenda" yang diajukan oleh sejumlah anggota Knesset dari sayap kanan, termasuk Simcha Rothman, Orit Strock, Dan Illouz, dan Oded Forer. Presidensi Knesset menyetujui usulan tersebut meskipun terdapat sensitivitas politik, baik di tingkat domestik maupun internasional.
Meskipun deklarasi ini bersifat simbolis dan tidak mengikat secara hukum, para pendukungnya mendesak pemerintah untuk "mengambil langkah-langkah untuk menerapkan kedaulatan di Yudea dan Samaria," dengan dukungan dari anggota koalisi dan oposisi.
Laporan dari Channel 12 menyebutkan adanya tekanan dari pejabat diplomatik terhadap Knesset untuk mengklarifikasi bahwa usulan tersebut hanya berupa seruan kepada pemerintah. Kekhawatiran muncul bahwa usulan tersebut dapat ditafsirkan sebagai persetujuan resmi parlemen untuk aneksasi.
Pemungutan suara ini dianggap sebagai bagian dari upaya yang lebih luas oleh kubu kanan Israel untuk secara bertahap melakukan aneksasi.
Sebelumnya, Knesset juga telah melakukan pemungutan suara mayoritas untuk menolak pembentukan negara Palestina, yang mengirimkan pesan politik yang jelas kepada komunitas internasional.
Langkah ini mencerminkan upaya berkelanjutan dari pihak kanan Israel untuk memformalkan kendali atas Tepi Barat melalui tindakan legislatif. Pemerintah saat ini telah meningkatkan perluasan permukiman dan mengadopsi langkah-langkah yang bertujuan untuk secara de facto mencaplok sebagian besar wilayah tersebut.
