Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengungkapkan adanya gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) dan aksi premanisme yang sempat menghambat pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya usai mengunjungi pabrik BYD di Shenzhen, China.
Eddy Soeparno mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap praktik premanisme yang menghalangi investasi di Indonesia. Menurutnya, segala bentuk investasi yang bertujuan meningkatkan industrialisasi, manufaktur, dan hilirisasi di dalam negeri, termasuk investasi BYD, harus didukung penuh. Ia menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi para investor.
Pihaknya berharap pembangunan pabrik BYD di Indonesia dapat segera diselesaikan dan beroperasi sebelum akhir tahun ini. Jaminan keamanan dinilai sebagai fondasi utama bagi masuknya investasi ke Indonesia.
Pihak BYD Motor Indonesia belum memberikan komentar terkait informasi gangguan tersebut.
Pabrik BYD di Indonesia diproyeksikan menjadi fasilitas otomotif terbesar di ASEAN. Saat ini, luas lahan pabrik mencapai 108 hektare, dan telah diperluas menjadi 126 hektare dengan nilai investasi sekitar Rp 11,7 triliun.
General Manager BYD Asia-Pacific, Liu Xueliang, menyatakan bahwa pembangunan pabrik BYD di Indonesia akan menjadi salah satu yang tercepat. Sebelumnya, pembangunan pabrik mobil listrik di China dan Thailand membutuhkan waktu 10-16 bulan. Dengan dukungan pemerintah, BYD optimistis dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan memulai produksi komersial pada awal 2026.
BYD Indonesia berencana meningkatkan kapasitas produksi dari 150.000 unit per tahun. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan pengembangan fasilitas baterai dan kendaraan Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) premium pada awal tahun depan.
Penambahan kapasitas produksi ini diperkirakan akan meningkatkan jumlah tenaga kerja dari 8.700 menjadi 18.814 orang. Pabrik ini ditargetkan memulai produksi komersial pada awal 2026.
Fasilitas produksi mobil listrik BYD dibangun di area Fase 2 Subang Smartpolitan, Jawa Barat, dengan investasi sebesar Rp 11,7 triliun.
